• Home
  • Peristiwa
  • Wali Nanggroe Minta Kemenlu Buka Kantor Perwakilan di Aceh

Wali Nanggroe Minta Kemenlu Buka Kantor Perwakilan di Aceh

Oleh: Redaksi
Sabtu, 04/05/2019 19:35 WIB
Dibaca: 68 kali
Foto: Antara

BANDA ACEH - Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar minta kepada Pemerintah Pusat membuka "Foreign Office" atau Kanwil Kemenlu yang berguna mempermudah para investor dan orang asing untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh.

"Aceh adalah daerah potensi investasi, yang juga memiliki destinasi Green Tourism dan Syariah Tourisme," kata Malik Mahmud saat bertemu Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir di Kantor Kemenlu Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Pertemuan Paduka Yang Mulia (PYM) tersebut dengan Wamenlu guna menyosialisasikan dan mempromosikan Aceh keluar negeri.

Menurutnya, dengan berbagai fasilitas yang telah dimiliki Aceh seperti pelabuhan laut strategis Malahayati di Kabupaten Aceh Besar, Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe, Pelabuhan Kuala Langsa di Langsa, dan Pelabuhan Calang di Aceh Jaya, maka sudah suharusnya Aceh mendapatkan promosi besar kepada dunia luar.

Selain itu, sebut PYM Malik Mahmud, Aceh juga memiliki Bandara Internasional seperti Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, Malikulsaleh di Lhoksumawe, Bandar Udara Rembele di Bener Meriah, dan Bandar Udara Cut Nyak Dien di Nagan Raya yang tentunya dapat mendukung keperluan tersebut.

"Untuk kebutuhan itu pula, maka kita meminta kepada Wamenlu agar kiranya di Aceh juga dapat dibuka Foreign Office atau Kanwil Kemenlu, yang berguna mempermudah para investor dan orang asing untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Aceh," ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, maka perekonomian Aceh dengan sendirinya akan bangkit. Pusat-pusat perekonomian seperti Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) di Sabang, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun di Lhoksumawe, akan benar-benar menjadi pusat perekonomian.

Tak lupa, PYM juga menjelaskan bahwa saat ini Aceh telah menjadi daerah percontohan di berbagai negara terkait perdamaian yang telah berlangsung dengan baik, terutama di negara-negara yang saat ini masih dilanda konflik.

"Artinya, perdamaian ini juga dapat dijadikan sebuah destinasi wisata baru di Aceh, dengan mengundang negara-negara berkonflik tersebut untuk melakukan dialog di sini," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya Aceh harus sudah siap sumber daya manusianya, terutama yang berhubungan langsung dengan pariwisata, investasi dan kerjasama bisnis dengan investor atau pembisnis asing.

"Karena itu, Pemerintah Aceh sebaiknya mengirimkan putra-putri terbaik mereka antara 8 hingga 10 orang untuk kemudian mendapatkan sejenis diklat di Kemenlu. Sebab, nantinya orang-orang inilah yang kemudian menemani para investor luar negeri," ujarnya.

Diklat tersebut, lanjut Wamenlu akan berlangsung selama tiga bulan. Nantinya, putra-putri Aceh akan ditempatkan di berbagai dinas terutama yang berhubungan dengan pariwisata. Adapun tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka terkait pariwisata di Aceh.

Sumber: Antara

Tag:kantor kemenlu di acehmalik mahmud
Berita Terkait
  • Sabtu, 15/12/2018 08:25 WIB

    Malik Mahmud dikukuhkan kembali sebagai Wali Nanggroe

    BANDA ACEH - Mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud kembali dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh periode 2018-2023. Pengukuhan Malik Mahmud berlangsung dalam sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh,

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir