• Home
  • Peristiwa
  • Wagub Berharap Proses Hukum Irwandi Tak Berlarut-larut

Wagub Berharap Proses Hukum Irwandi Tak Berlarut-larut

Oleh: Redaksi
Senin, 09/07/2018 23:27 WIB
Dibaca: 654 kali
Foto: Antara

BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat ini telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh berharap proses hukum yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf cepat usai dan tidak berlarut-larut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata, dalam siaran pers, Senin (9/7/2018), menyatakan bahwa Wagub Nova mengharapkan proses hukum yang tengah menjerat Gubernur Irwandi cepat usai dan tidak berlarut. 

"Jika tak terbukti, Nova berharap Irwandi bisa segera kembali memimpin Aceh," kata Wiratmadinata. 

Pernyataan itu disampaikannya terkait penunjukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah oleh Kementerian Dalam Negeri berkenaan dengan penahanan Irwandi Yusuf setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Wiratmadinata menjelaskan Plt Gubernur Aceh hanya melanjutkan sementara tugas Gubernur Aceh, sementara Irwandi Yusuf menjalani proses pemeriksaan. 

"Surat penugasan yang diterima pak Nova Iriansyah hanya untuk memastikan agar tugas gubernur bisa tetap berjalan," katanya. 

Menurut dia, penunjukan Nova Iriansyah sebagai Plt Gubernur Aceh hanya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta mewujudkan visi-misi Pemerintah Aceh seperti yang tertuang dalam RPJM. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan surat penugasan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh kepada Wakil Gubernur Nova Iriansyah di kantor Kemendagri Jakarta pada Senin 9 Juli 2018. 

Mendagri mengingatkan pengelolaan dana Otonomi Khusus di Aceh harus dapat dilihat secara jernih bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. 

"Kita jangan menyandera atau menyudutkan seolah-olah kebijakan dana otsus itu salah, mudah diselewengkan. Permasalahan di Aceh itu lebih kepada faktor pengendalian internal dalam perencanaan anggaran yang ada di Aceh," kata Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan kepada kedua pelaksana tugas Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah untuk terus meningkatkan kesadaran akan area rawan korupsi, sehingga tidak terulang lagi kejadian memprihatinkan seperti dialami Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. 

Pada waktu bersamaan, Mendagri juga menyerahkan SK Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah kepada Wakil Bupati Syarkawi. 

Keputusan tersebut didasarkan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait jabatan plt oleh wagub dan wabup apabila gubernur dan bupati berhalangan sementara. 

Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/7) malam di Aceh. 

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan suap terhadap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Daerah Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. 

Selain Irwandi dan Ahmadi, KPK juga menetapkan tersangka dua orang dari pihak swasta, yakni Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal. 

Mereka ditangkap dengan barang bukti uang tunai senilai Rp500 juta dan bukti transfer ke sejumlah nomor rekening Bank Mandiri dan BCA senilai Rp50 juta, Rp190 juta, dan Rp173 juta.

Sumber: Antara

T#g:Irwandi YusufKPKKorupsiNova IriansyahPlt Gubernur Aceh
Berita Terkait
  • Kamis, 19/07/2018 09:43 WIB

    Steffy Burase: Hubungan dengan Irwandi Yusuf Profesional

    JAKARTA - Fenny Steffy Burase mengklarifikasi soal hubungannya dengan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Menurutnya, hubungan mereka adalah hubungan kerja yang profesional."Saya punya hubungan kerj

  • Rabu, 18/07/2018 22:39 WIB

    Korupsi Dana RSUD, Ketua PDIP Lhokseumawe Dibekuk di Kalibata City

    JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Husaini Setiawan, ditangkap tim intel kejaksaan. Husaini diciduk karena buron di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,8 miliar. "Husaini Set

  • Rabu, 18/07/2018 11:53 WIB

    Irwabdi Yusuf Batal Diperiksa Bersamaan dengan Steffy Burase

    JAKARTA - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, pada hari ini, Rabu (18/7/2018). Pemeriksaan

  • Jumat, 13/07/2018 11:47 WIB

    Dana Otonomi Khusus Aceh Dinilai Tak Punya Masterplan yang Jelas

    BANDA ACEH - Wilayah Aceh merupakan salah satu daerah menyandang status istimewa. Provinsi paling ujung barat Indonesia itu mengantongi dana otonomi khusus (otsus) berlimpah. Tapi sayangnya, daerah be

  • Kamis, 12/07/2018 17:41 WIB

    Tersengat Aroma Suap, Event Aceh Marathon Kemungkinan Ditunda

    BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperkirakan, penyelenggaraan Aceh Marathon yang semula dijadwalkan 29 Juli mendatang kemungkinan ditunda. Soalnya, tender untuk pembelian baju dan medal

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir