Pemerintah Diminta Tegas soal Amnesti Din Minimi

Oleh: Redaksi
Rabu, 26/07/2017 16:24 WIB
Dibaca: 110 kali
Foto: ilustrasi/google.com

LHOKSEUMAWE - Nasib amnesti untuk Din Minimi dan kelompoknya di Aceh belum jelas. Pemerintah diminta tegas karena setiap WNI berhak direhabilitasi namanya.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah bersikap tegas soal amnesti/abolisi terhadap Din Minimi dkk. Sebagai warga negara, mereka punya hak untuk direhabilitasi namanya walau tidak terlepas dari tudingan berbagai pihak.

Waktu itu, kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi dkk, sukses dirangkul oleh Kepala BIN Sutiyoso. Kepada Sutiyoso, waktu itu Din Minimi menyampaikan sejumlah permintaan, antara lain reintegrasi GAM serta pemerintah memperhatikan yatim-piatu dan para inong balee (janda GAM) agar mereka sejahtera.

Selain itu, permintaan lain adalah agar KPK turun ke Aceh. Dengan musyawarah dan berbagai kesepakatan, Din Minimi bersama anak buahnya akhirnya turun gunung dan menyerahkan senjatanya.

"Pemerintah harus mengambil sikap tegas terhadap pemberian amnesti tersebut. Jangan sampai ada pembiaran seperti sekarang," kata Nasir kepada wartawan di Lhokseumawe, Selasa (25/7/2017).

Nasir menilai kelompok Din Minimi itu menyerahkan diri semasa Sutiyoso masih menjadi Kepala BIN. Sewaktu ke Aceh, Sutiyoso bertindak atas nama BIN, bukan pribadi.

Karena itu, pemerintah pusat harus melihat kembali bahwa BIN itu bagian dari lembaga pemerintah dan harus disikapi terkait dengan hak-hak warga negara.

"Waktu itu Sutiyoso bertindak atas nama BIN. Bukan atas kehendak pribadi. Kalau pribadi, jelas sekarang sudah tidak lagi di BIN dan pastinya hilang begitu saja. Namun ini kan atas nama BIN. Negara harus menindaklanjuti jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan, apa kata dunia," tutur politisi PKS tersebut.

Untuk diketahui, Din Minimi dkk, yang juga mantan anggota GAM, angkat senjata lagi karena tidak puas terhadap eks elite GAM yang duduk dalam pemerintahan di Aceh (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf). Waktu itu Din Minimi dan sejumlah mantan kombatan GAM kecewa terhadap kinerja pemerintah Aceh yang dianggap gagal memenuhi janji kesepakatan perdamaian untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Mereka hanya melawan pemerintah Aceh, bukan melawan TNI dan Polri di Aceh. Din Minimi dkk menuntut keadilan untuk para kombatan dan rakyat Aceh. 

Sumber: detik.com

T#g:AmnestiDin MinimiNasir Djamil
Banner Affiliate Cloudmediabiz
Berita Terkait
  • Selasa, 04/04/2017 08:47 WIB

    Nasir Djamil Sebut Suku Mante, Suku Asli Aceh

    JAKARTA - Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Nasir Djamil mengatakan bahwa Suku Mante merupakan suku asli Aceh. Sepengetahuan Nasir, Suku Mante tinggal di hutan wilayah Aceh Tengah, Gay

  • Jumat, 30/12/2016 20:09 WIB

    Bila Amnesti Ditolak, Din Minimi Akan Ditangkap

    BANDA ACEH - Polda Aceh hingga sekarang belum mencabut status Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Nurdin Ismail alias Din Minimi, pimpinan kelompok bersenjata di Aceh, yang dijemput oleh mantan Kepa

  • Sabtu, 01/10/2016 18:55 WIB

    Tunaikan Amnesti Riba dengan Hijrah ke Bank Syariah

    JAKARTA - Tak tampak wajah menyesal ataupun kecewa ketika bank tempatnya bekerja tidak ditunjuk sebagai pintu masuk amnesti pajak. Angan-angan yang terhempas lantaran tidak mendapatkan uang triliun

  • Selasa, 20/09/2016 03:00 WIB

    Nasir Djamil Minta Pemerintah Bentuk Mapolres Subulussalam dan Pidie Jaya

    BANDAACEH - Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil meminta Polri untuk segera membentuk mapolres di Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie Jaya guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di daer

  • Kamis, 08/09/2016 16:32 WIB

    Nasir Djamil: Pemerintah Bisa Tiru Pemberantasan Narkoba di Filipina

    JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menginginkan pemerintah Indonesia dapat meniru ketegasan dalam pemberantasan narkoba seperti yang ditunjukkan oleh pemerintah Filipina di bawah kepe

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir