• Home
  • Peristiwa
  • PSI: Fatwa Haram PUBG Preseden Buruk Bagi Industri Game Indonesia

PSI: Fatwa Haram PUBG Preseden Buruk Bagi Industri Game Indonesia

Oleh: Redaksi
Senin, 24/06/2019 22:11 WIB
Dibaca: 132 kali
Foto: Ilustrasi/google.com

JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai fatwa haram untuk permainan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yang dikeluarkan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai tindakan yang reaktif dan berlebihan.

Juru bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, mengatakan argumentasi MPU Aceh bahwa PUBG dapat mengubah perilaku dan mengganggu kesehatan penggunanya harus dibuktikan terlebih dahulu secara ilmiah.

“Apakah MPU Aceh sudah melakukan penelitian psikologis terhadap pengguna-pengguna PUBG? Kalau sudah, berapa sampel pengguna yang diambil sehingga mereka berani mengambil kesimpulan seperti itu,” kata Sigit, Senin (24/6) dalam rilisnya.

Sigit mengingatkan, PUBG termasuk game yang paling banyak dimainkan saat ini. Bahkan penggunanya mencapai ratusan juta dengan pemain aktif sekitar 100 juta orang.

"Kalau ada perilaku menyimpang yang ditunjukkan beberapa orang pengguna game ini, secara statistik jelas angkanya tidak signifikan. Saya pikir MPU Aceh terlalu cepat mengambil kesimpulan,” kata Sigit.

PSI memahami beberapa jenis game memang berbahaya jika dimainkan oleh anak-anak di bawah umur. Namun, fatwa haram juga tidak akan efektif mencegahnya.

"Kami lebih mendukung inisiatif Kominfo untuk membuat klasifikasi permainan interaktif elektronik,” ujar Sigit.

Kementerian Kominfo RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Di akhir 2016, Kominfo juga merilis situs Indonesia Game Rating System (IGRS).

“Sayangnya hingga saat ini IGRS belum cukup efektif untuk mencegah anak-anak di bawah umur memainkan permainan-permainan dewasa,” ujar Sigit.

IGRS berfungsi seperti klasifikasi usia penonton film yang sudah diterapkan selama puluhan tahun di Indonesia. “

Ini sama seperti anak SD dilarang menonton film 17 tahun ke atas. Anak-anak SD tentu tidak selayaknya memainkan game yang mengandung kekerasan fisik atau yang mengandung konten seksual,” jelas Sigit.

Karena itu, PSI berharap Kominfo dapat lebih mengoptimalkan IGRS untuk mengurangi pengaruh negatif permainan elektronik pada penggunanya.

“Ini langkah yang lebih tepat ketimbang menggunakan fatwa haram. Ini bisa menjadi preseden yang buruk untuk industri game di Indonesia," tegasnya.

Sigit mengingatkan, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong industri kreatif di tanah air. Dengan 171 juta pengguna internet, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk industri permainan elektronik.

“Kami dapat menjadi negara primadona untuk industri game online. Fatwa haram terhadap permainan-permainan elektronik akan mengganggu perkembangan industri kreatif kita,” ujar Sigit.


Sumber: ajnn.net

Tag:fatwa mpu acehgame pubg dilarangpartai solidaritas indonesia
Berita Terkait
  • Kamis, 27/06/2019 14:25 WIB

    Saudi Gelar Turnamen PUBG, Ulama Aceh: Ukuran Kita Bukan Arab

    BANDA ACEH - Turnamen game Playerunknown's Battleground (PUBG) baru saja digelar di Arab Saudi. Bagaimana respons Ulama Aceh yang lebih dahulu mengeluarkan fatwa haram permainan tersebut? "Kit

  • Senin, 24/06/2019 09:11 WIB

    Tanggapan Tim eSport Atas Fatwa Haram Game PUBG

    JAKARTA - Tim eSports Rex Regum Qeon (RRQ) menyayangkan adanya fatwa haram Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap permainan daring PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Berdasarkan

  • Minggu, 23/06/2019 21:38 WIB

    Aliansi Masyarakat Dukung Fatwa Ulama Haramkan PUBG

    BANDA ACEH - Organisasi masyarakat dan elemen lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengawal Fatwa Ulama Aceh (AMPF), tegas mendukung fatwa Ulama Aceh, terkait penggunaan game Player Unknown

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir