Ombudsman Temukan Pungli E-KTP di 13 Provinsi

Oleh: Redaksi
Senin, 07/11/2016 14:17 WIB
Dibaca: 211 kali

JAKARTA - Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki pelayanan, perekaman, dan pencetakan e-KTP. Pasalnya, dari hasil investigasi Ombudsman, masih ditemukan pungutan liar (pungli) di 13 provinsi terkait pelayanan kartu identitas warga tersebut.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menyebutkan, 13 provinsi yang kedapatan pungli dalam pelayanan e-KTP antara lain Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

 

Bentuk pungutan liar di 13 provinsi itu meliputi calon pengurusan e-KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 52,17 persen, calo antrean 19,57 persen, dan permintaan biaya pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 15,22 persen.

Lalu, ada juga pungutan liar dalam hal resi prioritas, permintaan imbalan pengurusan Nomor Induk Kependudukan (NIK), permintaan imbalan surat pengantar, penundaan pemberian e-KTP, pembayaran biaya perpanjangan e-KTP dan kotak sumbangan seikhlasnya. Masing-masing bentuk pungutan liar itu jika dipersentase sebanyak 2,17 persen.

"Maka kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ambil solusi pencegahan pungutan liar," kata Suaedy di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Ia menjelaskan, besaran pungli berkisar antara Rp50 ribu sampai Rp 300 ribu per orang. Kendati demikian, Ombudsman mengaku tidak bisa memberi sanksi terhadap pungli itu. Sebab, pihaknya hanya memiliki wewenang untuk melaporkan saja ke Kemendagri.

"Kita sifatnya melaporkan ya ke Kemendagri di dalam pengurusan itu ada pungli. Kami tidak bisa memberi sanksi," ujar Suaedy.

Ombudsman, lanjut dia, pernah melaporkan kepada Kemendagri bahwa ada pungli di Batam. Kemudian, hasil laporan itu ditindaklanjuti Kemendagri dengan memecat oknum yang tertangkap tangan melakukan pungli tersebut.

"Kasus riil yang tertangkap tangan di Batam itu langsung dipecat oleh Kemendagri. Beliau melaporkan kepada kita bahwa temuan itu dipecat. Kami melakukan secara intensif, bahkan kami melakukan penyamaran, jadi kami memberikan informasi ada pungli di pengurusan e-KTP itu tidak main-main," pungkasnya.

Sumber: okezone.com

T#g:Ombudsmane-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Sabtu, 09/09/2017 09:40 WIB

    Ombudsman Minta Iklan Meikarta Sesuai Kenyataan

    JAKARTA - Ombudsman meminta Lippo Group selaku pengembang Meikarta, melakukan pemasaran secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, dalam iklannya, lokasi hunian baru itu kerap

  • Selasa, 04/04/2017 12:54 WIB

    Ombudsman Aceh Ajak Masyarakat Kawal Ujian Nasional

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwalikan Aceh mengajak masyarakat di provinsi ini mengawal pelaksanaan Ujian Nasional 2017 tingkat sekolah menengah kejuruan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taq

  • Sabtu, 04/03/2017 08:28 WIB

    Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik. "Kami meminta pemerintah daerah di Aceh untuk terus meni

  • Kamis, 01/12/2016 18:03 WIB

    Ombudsman Aceh: Stop Pungli di Sekolah

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan apapun di s

  • Rabu, 23/11/2016 17:46 WIB

    Banyak Laporan Pungli Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan modus pungutan liar atau pungli yang dilaporkan ke lembaga yang ia pimpin pada tahun 2016 bermacam-macam jenis. &quo

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir