Ombudsman Aceh: Stop Pungli di Sekolah

Oleh: Satria
Kamis, 01/12/2016 18:03 WIB
Dibaca: 216 kali
Foto: ilustrasi/internet

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan apapun di sekolah.

Senada dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 7 ayat (1)c Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, juga tegas ditentukan bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya operasional sekolah untuk usia 7 sampai dengan 18 tahun.

“Ini artinya, sama dengan wajib belajar 12 tahun, yaitu dari sekolah dasar hingga menengah atas adalah tanpa pungutan biaya apapun,” sebut Dr Taqwaddin seperti rilis yang diterima WartaAceh.com, Kamis (1/12/2016).

Pungutan menurut ketentuan Permendikbud tersebut adalah penerimaan biaya pendidikan berupa uang dan/atau barang/jasa yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu yang pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Kepala Ombudsman RI Aceh yang juga Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Aceh mempertanyakan mengapa dana pendidikan Aceh yang demikian besar tidak banyak menetes ke sekolah/madrasah, sehingga bagi sekolah/madrasah tertentu yang ingin memberikan pelayanan optimal harus melakukan pungutan-pungutan, yang sebetulnya tidak dibenarkan, alias pungli.

“Kemana dana besar tersebut mengalir? Mengapa dana besar tersebut belum relevan menaikkan peringkat mutu guru dan mutu peserta didik kita?”, ungkap Taqwaddin dalam pertemuan  konsultasi antara para kepala madrasah di Banda Aceh dengan Ombudsman RI Aceh di Lamgugob, Rabu (30/11/2016).

Dr Taqwaddin yang didampingi oleh Asisten Ombudsman M Fadhil Rahmi dan Ayu Parmawati, menegaskan bahwa adanya Satuan Saber Pungli harus menjadi motivasi bagi kepala sekolah/madrasah untuk makin giat melakukan pelayanan pendidikan dengan efesiensi anggaran.

Terhadap kebutuhan pembiayaan pendidikan yang tidak tercover dengan dana BOS dan anggaran DIPA madrasah, Kepala Ombudsman Aceh menawarkan solusi agar meminta sumbangan kepada wali murid, alumni, atau warga masyarakat yang menaruh peduli pada sekolah/madrasah tersebut.

“Sumbangan berbeda dengan pungutan,” jelas Taqwaddin, sembari menambahkan bahwa yang dilarang adalah melakukan pungutan sedangkan meminta sumbangan tidak dilarang.

Menurut dia, karena  sumbangan bersifat suka rela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan jumlahnya tidak ditentukan.

“Jadi silahkan para kepala sekolah/madrasah melakukannya asal dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan tidak meminta sumbangan terhadap pos anggaran yang telah ditanggung oleh dana BOS,” pungkasnya.

Dia menegaskan agar pihak sekolah/madrasah segera hentikan alias stop segala macam pungutan yang bersifat memaksa, mengikat, dan menentukan dalam jumlah tertentu. Jangan sampai para kepala madrasah menjadi sasaran OTT dari Satgas Saber Pungli, pungkas kepala Ombudsman Aceh yang diamini oleh Kepala Kankemenag Kota Banda Aceh, Drs Amiruddin MA.

T#g:Ombudsman AcehPungli
Berita Terkait
  • Jumat, 16/06/2017 23:27 WIB

    Penjual BBM Eceran di Aceh Barat Mengeluh Kutipan Uang Rekom

    ACEH BARAT - Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) enceran di Aceh Barat mengeluh karena besaran biaya pengurusan rekom ke Dinas Perindistrian Perdagangan dan Koprasi (Disprindakop) terlalu tinggi. Menu

  • Sabtu, 04/03/2017 08:28 WIB

    Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik. "Kami meminta pemerintah daerah di Aceh untuk terus meni

  • Rabu, 01/03/2017 09:15 WIB

    Pegawai Dinkes Aceh Tenggara Ditangkap karena Pungli

    BANDA ACEH - Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tenggara berinisial AL dibekuk polisi karena melakukan pungutan liar (Pungli). Bersamanya, polisi menyita bara

  • Kamis, 29/12/2016 23:19 WIB

    PNS Provinsi Aceh Terkena OTT Saat Lakukan Pungli ke Kontraktor

    BANDA ACEH - Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Aceh melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Aceh bernama Opin. Opin ditangkap saat menerima uang pungl

  • Kamis, 24/11/2016 21:31 WIB

    Hampir Sebulan Dibentuk, Satgas Saber Pungli Terima 10.520 Aduan

    JAKARTA - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 87 tahun 2016 pada 28 Oktober 2016. Sampai dengan 22 November 2

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir