• Home
  • Peristiwa
  • NGO HAM Aceh Beri Apresiasi Atas Keluarnya Kepgub Penerima Reparasi Korban Konflik Masa Lalu

NGO HAM Aceh Beri Apresiasi Atas Keluarnya Kepgub Penerima Reparasi Korban Konflik Masa Lalu

Oleh: Satria
Sabtu, 27/06/2020 04:05 WIB

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, resmi menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM. Kepgub dengan Nomor: 330/1209/2020 itu diteken dan ditetapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020.

“Dengan keluarnya Pergub ini, maka para korban pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, akan mendapatkan pelayanan pemulihan, ” kata Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Amrizal J Prang, di Banda Aceh, Jumat, (26/6/2020).

Amrizal menyebutkan, pelayanan pemulihan yang diberikan Pemerintah Aceh, antara lain, berupa layanan medis, psikologis, modal usaha, jaminan hidup, dan status kependudukan.

Amrizal menjelaskan, setidaknya ada tiga poin keputusan yang dimuat dalam Keputusan Gubernur itu. Pertama, menetapkan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran HAM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.

Kedua, pelaksanaan reparasi mendesak itu dilaksanakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Ketiga, Keputusan Gubernur itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menyampaikan apresiasi terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Aceh itu.

“Koalisi NGO HAM Aceh menilai ini adalah kebijakan paling membahagiakan bukan saja bagi seluruh lembaga kemanusia namun ini tentu dapat memberi titik terang bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” kata Zulfikar.

Zulfikar mengatakan, kebijakan Plt Gubernur itu harus mendapat dukungan semua pihak terutama DPRA.

“Karena soal pemulihan mendesak adalah kebijakan yang sejak lama dinanti masyarakat yang terkena dampak konflik perang masa lalu,” kata dia.

Disamping itu, kata Zulfikar, pihaknya akan terus mendukung dan mengawal upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini merupakan momentum yang sangat ditunggu-tunggu bagi relawan HAM di Aceh dan kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran Negara yang diwakilkan oleh Pemerintah Aceh. Kami berharap kebijakan baik ini tidak hanya berhenti dalam kertas saja, tapi juga dapat terimplementasikan dengan baik di lapangan dalam tahun ini,“ kata Zulfikar.

Tag:keputusan gubernurKonflik Acehngo ham acehreparasi korban konflik
Berita Terkait
  • Kamis, 02/04/2020 16:47 WIB

    Ombudsman Minta Jam Malam di Aceh Dicabut

    BANDA ACEH - Pemerintah Aceh memberlakukan jam malam untuk mengurangi aktivitas warga di luar rumah demi mencegah penyebaran virus corona. Ombudsman Aceh menilai penerapan jam malam di Aceh tidak tepa

  • Kamis, 16/05/2019 21:42 WIB

    TNI Terima Penyerahan 12 Pucuk Senjata Api Sisa Konflik Aceh

    BANDA ACEH - TNI melalui Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM) menerima penyerahan 12 pucuk senjata api berbagai jenis, magasin dan ratusan amunisi serta bahan peledak lainnya sisa konflik A

  • Kamis, 03/01/2019 17:03 WIB

    Kodam IM Terima 8 Pucuk Senjata Api dari Masyarakat

    BANDA ACEH - Masyarakat menyerahkan delapan pucuk senjata api standar laras panjang dan pistol serta amunisi eks konflik Aceh itu ke Kodam Iskandar Muda. Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Te

  • Sabtu, 21/07/2018 10:03 WIB

    Pemerintah Kirim Tim ke Aceh untuk Rehabilitasi Mantan GAM

    JAKARTA - Sesjen Dewan Ketahan Nasional (Wantannas) Letjen Doni Monardo mengatakan pihaknya bakal mengirim tim ke Aceh. Tim itu bakal melakukan pendataan soal permasalahan di Aceh. "Dalam waktu dek

  • Selasa, 17/07/2018 21:49 WIB

    YARA Minta Kapolda Tangkap Penyebar Isu Konflik

    BANDA ACEH - Aktifis Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Kapolda menangkap orang-orang yang menyebar isu dan pengancaman untuk membuat Aceh kembali pada masa konflik bersenjata. "Kami meno

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir