• Home
  • PERISTIWA
  • Mantan Bupati Bener Meriah Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Mantan Bupati Bener Meriah Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Oleh: Redaksi
Rabu, 26/10/2016 21:50 WIB
Dibaca: 437 kali
ilustrasi

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

"Meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana tujuh tahun penjara pada terdakwa Ruslan Abdul Gani," kata JPU Kiki Ahmad Yani saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp4,3 miliar. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa, menurut jaksa, adalah perbuatan terdakwa dilakukan saat negara tengah giat memberantas korupsi. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum.

JPU menambahkan, tindak pidana korupsi diduga dilakukan saat Ruslan menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Ruslan diangkat sebagai Kepala BPKS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh saat itu.

Sebagaimana diketahui, Ruslan selaku mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa 4 Agustus 2015. Ia ditahan di Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta sejak 16 Maret 2016.

Selaku Kepala BPKS, Ruslan diduga melakukan penggelembungan (mark up) anggaran pembangunan dan penunjukan langsung pihak swasta untuk menjalankan proyek tersebut. Akibat perbuatannya itu negara dirugikan hingga sebesar Rp116 miliar.

Ruslan pun didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sekira Rp5,3 miliar dalam konstruksi pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun anggaran 2011.

Ruslan diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto 65 Ayat (1) KUHP.

Sumber: okezone.com

T#g:Bener MeriahKorupsi
Berita Terkait
  • Jumat, 08/09/2017 07:20 WIB

    Sekolah Dasar di Bener Meriah Rusak Dihantam Puting Beliung

    BENER MERIAH - Angin puting beliung menerjang kawasan Karang Rejo, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Kamis, (7/9/2017) sekitar pukul 15.00 WIB. Akibatnya, dua atap ruang kelas Sekolah Dasar (

  • Rabu, 05/07/2017 13:44 WIB

    MaTA Desak Polisi Usut Korupsi Dana Desa di Aceh Utara

    BANDA ACEH - LSM Transparansi Aceh (MaTA) mendesak kepolisian di Kabupaten Aceh Utara mengusut indikasi korupsi dana desa yang sudah dilaporkan ke Polres setempat. Koordinator Bidang Hukum dan

  • Senin, 19/06/2017 21:33 WIB

    Indikasi Tilep Dana Desa, Warga Lapor Keuchik ke Bupati Aceh Barat

    ACEH BARAT - Sekitar lima orang warga Desa Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek, menemui Bupati Aceh Barat  HT Alaidinsyah.   Laini Sanjaya bersama lima tokoh masyarakat lainya me

  • Selasa, 21/03/2017 21:56 WIB

    Kejaksaan Banda Aceh Tangkap Terpidana Korupsi Rehabilitasi Mangrove

    BANDA  ACEH - Tim Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap terpidana kasus korupsi rehabilitasi kawasan hutan mangrove, T. Makmun Riza. Terpidana yang juga menjadi buron 4 tahun ini ditangkap di

  • Kamis, 09/03/2017 17:39 WIB

    Inilah Nama Terduga Penerima Suap e-KTP

    JAKARTA - Jaksa KPK akan menghadirkan 133 dari 284 saksi perkara korupsi e-KTP di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto. "

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir