Kemenhub Hibah Kapal Penumpang 1.000 GT ke Pemerintah Aceh

Minggu, 13 Januari 2019 13:43

<p style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold;">JAKARTA</span> – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan hibah berupa 1 (satu) unit Kapal Passenger (Kapal Penumpang) 1.000 GT (KMP.BRR) Tahun 2009 kepada Pemerintah Aceh. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono kepada Plt. mengatakan kapal ini digunakan untuk meningkatkan konektivitas antara Aceh dengan pulau-pulau sekitarnya.
</p><p style="text-align: justify; ">
</p><p style="text-align: justify; ">“Hari ini kita menandatangani berita acara serah terima KMP BRR 1.000 GT. Kapal ini memang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antara main line dengan pulau-pulau di sekitarnya. Saat ini asetnya sudah berada di Pemerintah Aceh sehingga mempunyai fleksibilitas untuk pengelolaan, pengoperasian, perawatan serta pemanfaatannya dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Djoko di Jakarta, Jumat (11/1/2019).
</p><p style="text-align: justify; ">
</p><p style="text-align: justify; ">Dalam kesempatan tersebut, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub atas hibah yang diberikan kepada Pemerintah Aceh. “Atas nama Pemerintah Aceh, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyerahan aset kapal motor penumpang BRR dari Kemenhub kepada Pemerintah Aceh. Ini kapal cukup besar dan manfaatnya sangat dirasakan oleh rakyat aceh,” ujar Nova.
</p><p style="text-align: justify; ">
</p><p style="text-align: justify; ">
</p><p style="text-align: justify; ">Saat ini aceh memiliki 8 pelabuhan penyeberangan dengan 7 lintasan, 1 di antara lintasan tersebut merupakan penyebrangan antar provinsi. Selama ini ke-7 intasan tersebut hanya dilayani oleh 5 unit kapal penyeberangan. Dengan kondisi ini maka pelayanan angkutan penyebrangan di Aceh belum memadai akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas kapal yang tersedia.
</p><p style="text-align: justify; "><span style="background-color: transparent;">KMP BRR 1.000 GT ini sendiri merupakan barang milik negara (BMN) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2009 dengan nilai sebesar Rp26.426.603.700. Kapal ini sudah digunakan dan beroperasi di Provinsi Aceh sejak tahun 2011.</span></p><p style="text-align: justify; ">
</p><p style="text-align: justify; ">Kedepan Sesjen Djoko berharap kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Aceh dapat ditingkatkan terutama dalam pengembangan transportasi di Aceh. “Semoga nanti kita bisa melakukan kerjasama kedepan lebih baik.dalam upaya mengembangkan konektivitas wilayah kepulauan,” tutup Sesjen Djoko.</p>