• Home
  • PERISTIWA
  • Kelanjutan MoU Helsinki Dibahas Dalam Konferensi Internasional di Malaysia

Kelanjutan MoU Helsinki Dibahas Dalam Konferensi Internasional di Malaysia

Oleh: Redaksi
Jumat, 19/05/2017 22:09 WIB
Dibaca: 117 kali
Foto: netralitas

KUALA LUMPUR - Pemberlakuan dan perjalanan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki menjadi salah satu pokok bahasan dalam Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Malaysia. Selain itu, kondisi terkini dan perjalanan Aceh damai juga diulas di dalamnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, perjanjian damai Aceh, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia terwujud setelah adanya perjanjian atau MoU Helsinki yang diprakarsai mantan Presiden Finlandia, Marthi Artisari. Hingga saat ini, menurutnya masih ada butir MoU tidak sepenuhnya dijalankan Pemerintah Indonesia dan melunturkan kepercayaan masyarakat Aceh.

“Sebenarnya Ikrar Lamteh menjadi sejarah suram di Aceh. Kita mencoba sampaikan ke dunia internasional MoU Helsinki apakah akan demikian pula,” kata Iskandar dari Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (18/5/2017).

Iskandar menilai, selama ini Pemerintah Indonesia terkesan tak serius menjalankan dan mendukung seluruh butir-butir MoU Helsinki. Oleh sebab itu, meminta mahasiswa yang ada di Malaysia dan Asia Tenggara mendorong permasalahan tersebut agar segera diwujudkan.

“Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan serta perdamaian menjadi riskan,” sebutnya.

Selain memaparkan perihal MoU Helsinki, Inskandar juga menyinggung penerapan syariat islam di Aceh yang kerap mendapat intervensi dan gugatan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM asing. Pasalnya, LSM-LSM asing tersbut menyatakan dan menganggap syariat islam tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan lainnya.

“Mereka (LSM asing) melakukan protes, ada yang menempuh jalur pengadilan terkait Qanun Jinayat, ada yang protes via surat dan datang langsung ke penyididik. Tapi kita tidak gentar, penegakan hukum Syariat harus diteruskan. Itulah yang membedakan Aceh dengan daerah lain. Yang tidak setuju dan teriak HAM silakan saja, Jangan atur-atur kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan istimewa,” tegasnya.

Menurutnya, kini pelaksanaan syariat di Aceh masih mendapat sejumlah kendala dan tantangan, salah satunya intervensi pihak asing. Oleh sebab itu, dirinya meminta dukungan dan partisipasi semua pihak guna menjalankan salah satu bentuk kekhususan Aceh tersebut.

“Mohon dukungan seluruh sahabat-sahabat yang ada di Malaysia. Welcome ke Aceh, lihat langsung dan tolong bantu warga Aceh yang ada di Malaysia.  Mohon kampanyekan ke dunia internasional soal Aceh,” pintanya.

Ia juga menyebutkan Aceh memiliki sejarah panjang dengan Malaka melalui kerajaan Peureulak. Sulthan Peureulak yang ke-17 Sulthan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat untuk mengembangkan politik persahabatan, Sulthan menikahkan puterinya, Ratna Kamala dengan Raja Malaka Sulthan Muhammad Shah.

“Kita ada hubungan serumpun yang harus saling menjaga demi perubahan, kemajuan zaman di masa hadapan,” tambahnya.

Sumber: netralitas.com

T#g:MoU HelsinkiPerjanjian Damai Aceh
Berita Terkait
  • Selasa, 15/08/2017 13:39 WIB

    Aceh Peringati 12 Tahun Perjanjian Damai

    BANDA ACEH - Masyarakat Aceh menggelar peringatan 12 tahun perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia. Kegiatan yang diperingati setiap 15 Agustus ini dipusatkan di La

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir