KPK Geledah Kantor PUPR dan Dispora Aceh

Oleh: Redaksi
Selasa, 10/07/2018 15:42 WIB
Dibaca: 652 kali
Foto: ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh terkait kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

"Hari ini, tim penyidik KPK meneruskan penelusuran bukti-bukti pada kasus dugaan suap terkait DOKA. Penggeledahan dilakukan di Dinas PUPR dan Dispora Aceh. Perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kembali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa. 

Untuk diketahui, sebelumnya KPK juga telah menggeledah lokasi lainnya dalam penyidikan kasus itu antara lain rumah tiga tersangka, yaitu Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri serta pendopo rumah dinas Gubernur dan kantor Gubernur Aceh.       

KPK mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang terkait dengan DOKA 2018 dalam penggeledahan itu. 

Dalam kasus itu, kata Febri, dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang didapatkan KPK, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus tersebut. 

"KPK mengimbau agar pihak-pihak di lokasi penggeledahan dapat kooperatif dan membantu proses penyidikan ini. Selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh, terutama karena korupsi itu merugikan bagi masyarakat," tuturnya. 

Sementara, lanjut Febri, terkait sejumlah pertanyaan kapan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang telah dicegah ke luar negeri untuk diperiksa, KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan dan dipandang ada kaitan dengan kasus ini. 

"Sehingga nanti saat diperiksa bisa menjelaskan apa yg diketahuinya. Jadwal pemeriksaannya kapan akan kami informasikan lebih lanjut nantinya. Jika saksi-saksi dipanggil, agar memenuhi panggilan penyidik," ucap Febri. 

Adapun empat saksi yang dicegah itu antara lain Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. 

Untuk diketahui Nizarli merupakan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh, Rizal Aswandi sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, dan Fenny Steffy Burase, orang dekat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. 

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri. 

Diduga sebagai penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi. 

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. 

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. 

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya. 

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. 

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan. 

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Antara

T#g:KPKKorupsidi Aceh
Berita Terkait
  • Kamis, 19/07/2018 09:43 WIB

    Steffy Burase: Hubungan dengan Irwandi Yusuf Profesional

    JAKARTA - Fenny Steffy Burase mengklarifikasi soal hubungannya dengan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Menurutnya, hubungan mereka adalah hubungan kerja yang profesional."Saya punya hubungan kerj

  • Rabu, 18/07/2018 22:39 WIB

    Korupsi Dana RSUD, Ketua PDIP Lhokseumawe Dibekuk di Kalibata City

    JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Husaini Setiawan, ditangkap tim intel kejaksaan. Husaini diciduk karena buron di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,8 miliar. "Husaini Set

  • Rabu, 18/07/2018 11:53 WIB

    Irwabdi Yusuf Batal Diperiksa Bersamaan dengan Steffy Burase

    JAKARTA - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, pada hari ini, Rabu (18/7/2018). Pemeriksaan

  • Jumat, 13/07/2018 11:47 WIB

    Dana Otonomi Khusus Aceh Dinilai Tak Punya Masterplan yang Jelas

    BANDA ACEH - Wilayah Aceh merupakan salah satu daerah menyandang status istimewa. Provinsi paling ujung barat Indonesia itu mengantongi dana otonomi khusus (otsus) berlimpah. Tapi sayangnya, daerah be

  • Kamis, 12/07/2018 17:41 WIB

    Tersengat Aroma Suap, Event Aceh Marathon Kemungkinan Ditunda

    BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperkirakan, penyelenggaraan Aceh Marathon yang semula dijadwalkan 29 Juli mendatang kemungkinan ditunda. Soalnya, tender untuk pembelian baju dan medal

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir