KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Aceh

Oleh: Redaksi
Rabu, 11/07/2018 17:19 WIB
Dibaca: 900 kali
Foto: ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh dalam rangka penyidikan kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

"Sejak pukul 10.00 WIB, penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Aceh. Sejauh ini ditemukan dokumen-dokumen proyek seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh dengan nilai Rp1,15 triliun," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (11/72018). 

Sebelumnya, KPK telah mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah empat lokasi pada Selasa (10/7/2018) antara lain kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh serta kantor Bupati Bener Meriah dan Dinas PUPR Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. 

Sejumlah dokumen proyek dan dana otonomi khusus diamankan dari lokasi penggeledahan di kantor Dinas PUPR Aceh, kantor Bupati, dan Dinas PUPR di Bener Meriah. 

Sedangkan dari penggeledahan di kantor Dispora Aceh, disita barang bukti elektronik. 

"KPK terus menemukan bukti-bukti yang semakin kuat tentang dugaan suap terkait alokasi anggaran DOKA," ungkap Febri. 

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri. 

Diduga sebagai penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri. Sedangkan diduga sebagai pemberi Ahmadi. 

Diduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. 

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen "fee" delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari dana DOKA. 

Adapun pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. 

KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya. 

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek. 

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan. 

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. 

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Antara

Tag:KPKKorupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 29/01/2019 14:44 WIB

    Jaksa Banda Aceh Jebloskan Ibu dan Anak ke Penjara

    BANDA ACEH - Dua terpidana kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, Dheni Okta Pribadi dan Ratziati Yusri dijebloskan ke penjara. Ibu dan anak ini terbukti korupsi Rp 17,5 miliar. Dheni adal

  • Selasa, 15/01/2019 08:05 WIB

    Gula Darah Naik, Irwandi Yusuf Minta Fasilitas Penyimpanan Obat ke KPK

    JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf mengeluh sakit ketika hendak menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/1/2019). Sidang seharusnya dimulai sejak pagi tadi. Namu

  • Rabu, 19/09/2018 14:46 WIB

    KPK Pastikan OTT Irwandi Yusuf Sesuai Prosedur

    JAKARTA - KPK memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf itu yang kemudian digu

  • Kamis, 06/09/2018 14:32 WIB

    KPK Sita 'Duit Jajan' Rp 39 Juta yang Dikembalikan Irwandi Yusuf

    JAKARTA - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf pernah melaporkan Rp 39 juta sebagai gratifikasi di dalam rekeningnya. KPK kemudian menyita uang itu tetapi tidak memprosesnya sebagai gratifikasi, kenap

  • Selasa, 04/09/2018 20:24 WIB

    Irwandi Yusuf Keberatan Orang Lain Ajukan Praperadilan Lawan KPK

    JAKARTA - KPK menerima surat panggilan sidang praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irw

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir