• Home
  • Peristiwa
  • Ini Kata Anggota DPRA Soal Pro Kontra Legalisasi Poligami

Ini Kata Anggota DPRA Soal Pro Kontra Legalisasi Poligami

Oleh: Redaksi
Sabtu, 06/07/2019 22:05 WIB
Dibaca: 91 kali
Wakil Ketua Komisi VII, Musannif. (Foto: waspadaaceh.com)

BANDA ACEH - Pro dan kontra bergulir usai DPRA menjelaskan ketentuan poligami dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang digodok Komisi VII DPRA.

Wakil Ketua Komisi VII, Musannif kepada wartawan, Sabtu (6/7/2019) mengatakan, Raqan Hukum Keluarga itu sudah masuk program legislasi DPRA sejak tahun 2018. Qanun ini akan mengatur di antaranya tentang perkawinan, perceraian, dan perwalian.

“Jadi kami dalam badan musyawarah DPRA memutuskan untuk membahasnya sejak awal tahun ini, draftnya juga sudah ada di eksekutif, kita membahas. Salah satu bab mengatur tentang poligami,” ujar Musannif.

Menurut dia, poligami itu pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam. Apalagi di Aceh marak terjadi praktik kawin siri. 

“Masalahnya kemudian, pertanggungjawaban kepada Tuhan dan anak yang dihasilkan dari proses kawin siri ini sangat lemah,” ujar dia.

Pihaknya mengaku penting mengatur urusan pernikahan semacam ini dengan dalih, jika tidak diatur, dampak bagi masyarakat bakal negatif. “Kalau tidak kita diatur ini bahaya,” tegasnya.

Musannif meyakinkan bahwa pihaknya tidak membahas soal nikah siri, melainkan pernikahan yang tercatat secara negara. Maka ia menekankan ada poin ‘wajib ada izin dari istri pertama’.

“Sementara kalau hukum islam tidak diatur dalam izin itu,” tambah Musanif.

Ia meneruskan adanya sejumlah persyaratan bagi yang ingin berpoligami. Syarat tersebut, akunya, bakal dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), termasuk mendiskusikannya dengan lembaga swadaya yang konsen pada isu-isu gender.

Salah satu syarat yang diatur dalam poligami ini, lanjut Musannif, mengacu pada hukum Islam bahwa laki-laki boleh mengawani empat orang.

“Kita batasi sampai empat orang, kalau mau yang kelima harus diceraikan salah satunya,” ujar dia.

Lebih lanjut, Musannif menjelaskan bahwa dalam Raqan Hukum Keluarga, turut diatur hal lain. Mengenai kursus pra-nikah, misalnya. Salah satunya terdapat syarat administratif, yakni calon mempelai harus bebas dari narkoba.

“Ini juga mau diatur soal meminang, mahar, bagaimana posisi laki-laki meminang, dan sebagainya. Ada 200 pasal lebih kurang, jadi ini bukan poligami saja,” imbuhnya.

“Jika menimbulkan pro-kontra, nanti akan RDPU bagi berbagai pihak nanti tanggal 1 Agustus 2019. Jadi kita akan lihat disitu bagaimana nanti respon berbagai lembaga yang kita undang,” tandas Musannif.

Sumber: waspadaaceh.com

Tag:nikah siriperda poligamiqanum poligami
Berita Terkait
  • Rabu, 10/07/2019 20:13 WIB

    Akademisi Aceh: Jika Mau Poligami, Menikahlah dengan Janda

    BANDA ACEH - Praktik poligami sudah hadir sebelum Islam, praktik ini liar di masa jahiliyah di mana lelaki bisa menikah tanpa batas dan tanpa aturan yang membatasinya. Islam datang memberi batasan da

  • Sabtu, 06/07/2019 13:28 WIB

    Marak Nikah Siri, Aceh akan Legalkan Poligami

    BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah menggodok qanun tentang hukum keluarga. Salah satu babnya mengatur poligami yang membolehkan laki-laki menikahi empat perempuan. Qanun tentang

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir