• Home
  • Peristiwa
  • Diperiksa KPK, Dirjen Otda Kemendagri Jelaskan Mekanisme Dana Otsus Aceh

Diperiksa KPK, Dirjen Otda Kemendagri Jelaskan Mekanisme Dana Otsus Aceh

Oleh: Redaksi
Kamis, 09/08/2018 17:43 WIB
Dibaca: 1.056 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono dicecar pertanyaan terkait regulasi otonomi khusus (otsus) dan mekanisme penyaluran dana untuk daerah otsus. Sumarsono atau yang akrab disapa Soni diperiksa KPK selama lima setengah jam.

"Penyidik menanyakan bagaimana regulasi peraturan mengenai otsus. Mengapa otsus, bagaimana otsus, kemudian bagaimana otsus. Kemudian mekanisme dananya disalurkan seperti apa," kata Soni kepada wartawan usai diperiksa KPK, Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2018). 

Menurut Soni, dirinya diperiksa lantaran KPK ingin mengetahui perbedaan aturan pakai anggaran antara daerah khusus dengan daerah umum. Soni mengatakan terkait aturan pemakaian anggaran, KPK lebih banyak bertanya ke pihak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. 

Diketahui hari ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Indra Baskoro. 

"Kemudian mungkin lagi mencari bentuk bedanya dengan dana lainnya seperti apa. Tapi lebih banyak (pertanyaan) di teman Dirjen Keuangan Daerah. (Pertanyaan untuk) Saya berisi mengenai apa itu wali nangroe, Syariat Islam dan perbedaannya apa dengan daerah lain. Otonomi daerah dibanding otonomi khusus bedanya apa, seperti itu," jelas Soni. 

Soni menerangkan di daerah yang otonominya khusus, kewenangan pemakaian anggaran berada di tangan gubernur. Sementara pihak yang berwenang melakuka pengawasan atas pemakaian anggaran daerah adalah Inspektorat Daerah. 

"Dana otsus itu memang untuk alokasinya memerlukan peraturan gubernur. Jadi makanya gubernur memiliki juga power untuk itu," terang Soni. (Wewenang pengawasan pemakaian dana otsus) di Inspektorat daerah. Di kita (Ditjen Otda) hanya regulasi otsusnya mengenai syariat Islam, urusan pusat daerah seperti apa," terang Soni. 

Soni melanjutkan, dirinya juga menerangkan kepada penyidik tentang teori desentralisasi.  

"Teori desentralisasi. Kan ada dua desentralisasi simetris yang sifatnya umum seluruh Indonesia, dan desentralisasi yang asimetris yang khusus seperti Aceh, Jogja, Papua, Papua Barat. Bedanya apa, beliau (KPK) kan mau tahu regulasinya," ungkapnya. 

Soni diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap alokasi dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) atau dana otsus. Dalam perkara ini, KPK menjerat Irwandi ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dia diduga menerima duit suap dari Ahmadi (Bupati Bener Meriah nonaktif) sebesar Rp 500 juta. 

Uang itu merupakan bagian dari commitment fee Rp 1,5 miliar atau 10 persen demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otsus. KPK menduga bagian 8 persen diperuntukkan bagi sejumlah pejabat di provinsi, sedangkan 2 persen di tingkat kabupaten. 

Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Irwandi dan Ahmadi, ada 2 orang yang juga dijerat sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Sumber: detik.com

Tag:dana otsus acehKorupsiKPK
Berita Terkait
  • Rabu, 19/09/2018 14:46 WIB

    KPK Pastikan OTT Irwandi Yusuf Sesuai Prosedur

    JAKARTA - KPK memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf itu yang kemudian digu

  • Kamis, 06/09/2018 14:32 WIB

    KPK Sita 'Duit Jajan' Rp 39 Juta yang Dikembalikan Irwandi Yusuf

    JAKARTA - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf pernah melaporkan Rp 39 juta sebagai gratifikasi di dalam rekeningnya. KPK kemudian menyita uang itu tetapi tidak memprosesnya sebagai gratifikasi, kenap

  • Selasa, 04/09/2018 20:24 WIB

    Irwandi Yusuf Keberatan Orang Lain Ajukan Praperadilan Lawan KPK

    JAKARTA - KPK menerima surat panggilan sidang praperadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh nonaktif Irw

  • Jumat, 31/08/2018 19:34 WIB

    Irwandi Yusuf Kembalikan Uang Jajan Steffy Burase ke KPK

    JAKARTA - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf mengaku telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp 39 juta. Uang itu berasal dari seorang pengusaha bernama Syaiful Bahri yang juga menjadi tersangka dal

  • Senin, 27/08/2018 20:07 WIB

    Kejati Periksa Kepala Kemenag Aceh Terkait Kasus Korupsi

    BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag (Kemenag) Aceh Daud Pakeh terkait kasus korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kemenag Ace

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir