• Home
  • Peristiwa
  • DPRA Rekomendasi Aceh Malaka dan Panton Labu sebagai Daerah Otonomi Baru

DPRA Rekomendasi Aceh Malaka dan Panton Labu sebagai Daerah Otonomi Baru

Oleh: Redaksi
Jumat, 05/07/2019 22:04 WIB
Foto: Antara

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh memberikan rekomendasikan pembentukan dua daerah otonomi baru dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara.

Pemberian rekomendasi disampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat (5/7/2019). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda dan dihadiri 18 dari 81 anggota legislatif Provinsi Aceh tersebut.

Dua daerah otonomi baru yang mendapat rekomendasi DPR Aceh yakni Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu. Kedua calon daerah tingkat dua tersebut berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari mengatakan, pembentukan dua daerah otonomi bari tersebut untuk memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan serta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu layak ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Karena itu, Komisi I DPRA mendukung pembentukan dua daerah otonomi baru tersebut," kata Azhari.

Kabupaten Aceh Malaka meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Dewantara dengan 15 gampong atau desa. Kecamatan Nisam dengan 29 gammpong.

Kemudian, Kecamatan Banda Baro terdiri sembilan gampong, Kecamatan Nisam Antara dengan 6 gampong, Kecamatan Muara Batu terdiri 24 gampong serta Kecamatan Sawang dengan 39 gampong.

Sedangkan Kota Pantob Labu meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Tanoh Jambo Aye terdiri 47 gampong, Kecamatan Seunoddon 33 gampong, Kecamatan Baktiya 57 desa serta Kecamatan Baktiya Barat dengan 26 gampong.

Azhari menyebutkan, pembentukan daerah otonomi baru merupakan aspirasi masyarakat. Komisi I diminta pimpinan DPR Aceh menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu.

Berdasarkan hasil tindak lanjut permintaan pimpinan DPR Aceh, Komisi I melakukan berbagai pertemuan dengan masyarakat. Hasilnya, dua daerah tersebut layak menjadi wilayah otonomi dan administrasi baru.

"Luas wilayah dan jumlah penduduk, perekonomian masyarakat, keduanya layak ditetapkan menjadi daerah otonomi baru. Pembentukan dua daerah otonomi daerah itu juga memiliki naskah akademik," kata Azhari Cage.

Berdasarkan hasil kajian teknis, kata Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh itu, pembentukan dua daerah otonomi baru tersebut tidak akan merugikan dan mundurnya kabupaten induk.

"Pembentukan Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu ini untuk mempercepat pembangunan serta peningkatan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Azhari.

Sumber: Antara

Tag:aceh malakadaerah otonomi barudprapanton labu
Berita Terkait
  • Jumat, 19/06/2020 22:13 WIB

    Tukang Bangunan Asal Sumut Ditemukan Meninggal di Pantonlabu

    ACEH UTARA - Heri Sunaryo (63), tukang bangunan asal Sumatera Utara ditemukan tidak bernyawa dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga di sebuah rumah di kawasan Gampong Meunasah Pantonlab

  • Rabu, 03/06/2020 20:54 WIB

    Anggota DPRA Ini Dukung Tes Swab Massal COVID-19 Gratis Bagi Warga Aceh

    BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung langkah Plt Gubernur Aceh yang akan menggratiskan pemeriksaan COVID-19 secara massal di Aceh. "Kebijakan tersebut, menunjukkan bahwa Plt Gub

  • Sabtu, 02/05/2020 15:43 WIB

    Anggota DPRA Minta Gugus Tugas keluarkan Data COVID-19 Satu Pintu

    BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Aceh menyampaikan data yang valid setiap harinya terkait dengan perkembangan pan

  • Minggu, 26/04/2020 17:44 WIB

    Anggota DPRA Ini Minta PLN Tidak Padamkan Listrik Saat Buka Puasa

    BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA), Tarmizi meminta kepada PT PLN (Persero) agar tidak memadamkan listrik saat warga di Aceh sedang berbuka puasa atau beribadah tarawih,

  • Kamis, 16/04/2020 21:35 WIB

    Aceh Segera Punya Qanun Haji dan Umrah

    BANDA ACEH - Sepuluh rancangan qanun (Raqan) masuk dalam program legislasi Aceh (Prolega) 2020 yang akan dibahas DPR Aceh. Salah satunya Raqan tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji dan U

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir