• Home
  • Peristiwa
  • DPRA Rekomendasi Aceh Malaka dan Panton Labu sebagai Daerah Otonomi Baru

DPRA Rekomendasi Aceh Malaka dan Panton Labu sebagai Daerah Otonomi Baru

Oleh: Redaksi
Jumat, 05/07/2019 22:04 WIB
Dibaca: 128 kali
Foto: Antara

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh memberikan rekomendasikan pembentukan dua daerah otonomi baru dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara.

Pemberian rekomendasi disampaikan dalam sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat (5/7/2019). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda dan dihadiri 18 dari 81 anggota legislatif Provinsi Aceh tersebut.

Dua daerah otonomi baru yang mendapat rekomendasi DPR Aceh yakni Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu. Kedua calon daerah tingkat dua tersebut berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Ketua Komisi I DPR Aceh Azhari mengatakan, pembentukan dua daerah otonomi bari tersebut untuk memperpendek rentang kendali birokrasi pemerintahan serta untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu layak ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Karena itu, Komisi I DPRA mendukung pembentukan dua daerah otonomi baru tersebut," kata Azhari.

Kabupaten Aceh Malaka meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Dewantara dengan 15 gampong atau desa. Kecamatan Nisam dengan 29 gammpong.

Kemudian, Kecamatan Banda Baro terdiri sembilan gampong, Kecamatan Nisam Antara dengan 6 gampong, Kecamatan Muara Batu terdiri 24 gampong serta Kecamatan Sawang dengan 39 gampong.

Sedangkan Kota Pantob Labu meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Tanoh Jambo Aye terdiri 47 gampong, Kecamatan Seunoddon 33 gampong, Kecamatan Baktiya 57 desa serta Kecamatan Baktiya Barat dengan 26 gampong.

Azhari menyebutkan, pembentukan daerah otonomi baru merupakan aspirasi masyarakat. Komisi I diminta pimpinan DPR Aceh menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu.

Berdasarkan hasil tindak lanjut permintaan pimpinan DPR Aceh, Komisi I melakukan berbagai pertemuan dengan masyarakat. Hasilnya, dua daerah tersebut layak menjadi wilayah otonomi dan administrasi baru.

"Luas wilayah dan jumlah penduduk, perekonomian masyarakat, keduanya layak ditetapkan menjadi daerah otonomi baru. Pembentukan dua daerah otonomi daerah itu juga memiliki naskah akademik," kata Azhari Cage.

Berdasarkan hasil kajian teknis, kata Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh itu, pembentukan dua daerah otonomi baru tersebut tidak akan merugikan dan mundurnya kabupaten induk.

"Pembentukan Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu ini untuk mempercepat pembangunan serta peningkatan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Azhari.

Sumber: Antara

Tag:aceh malakadaerah otonomi barudprapanton labu
Berita Terkait
  • Sabtu, 25/05/2019 05:51 WIB

    DPRA Desak Kantor TNGL Dikembalikan ke Aceh

    BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Bukhari Selian mendesak Kantor Balai Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dikembalikan ke Aceh dari Sumatera Utara. "Dulunya, Kantor Balai TN

  • Kamis, 24/01/2019 18:19 WIB

    Kemendagri Kaji Usulan 314 Daerah Otonomi Baru

    JAKARTA - Pemerintah pusat sampai saat ini tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut.Prinsipnya, moratorium bertujuan a

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir