Catat, Rekrutmen PPPK Dilakukan Dalam Tiga Tahap

Oleh: Redaksi
Rabu, 23/01/2019 12:30 WIB
Foto: Ilustrasi/google.com

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin punya alasan kuat sampai memutuskan mengangkat honorer K2 (kategori dua) menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) secara bertahap.

Pemerintah menyiapkan formasi 150 ribu orang yang dibagi dalam dua tahap, sebelum pilpres (Februari) diangkat 75 ribu. Sisanya direkrut pascapilpres.

Alasan pertama Menteri Syafruddin adalah kemampuan anggaran. Tidak semua daerah mampu secara fiskal membiayai gaji PPPK. Jadi, perlu dilakukan bertahap, prioritas bagi pemda yang sudah siap.

Sebagian besar daerah mayoritas (lebih 60 persen) APBD-nyaa dipakai untuk belanja pegawai. Jika ditambahkan dengan PPPKotomatis dana untuk aparatur membengkak sehingga makin kecil melakukan pembangunan infrastruktur.

Kedua, pemda akan mengalami kesulitan saat melakukan sinkronisasi data honorer K2. Dalam SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak), kepala daerah harus mempertanggungjawabkan data honorer K2 yang diangkat PPPK. Dilakukan bertahap sekaligus untuk memberi waktu bagi pemda untuk melakukan verifikasi.

"Rentang waktunya terlalu pendek bagi kepada daerah bila harus mengecek seluruh data honorer K2 di wilayahnya. Karena ada sanksi yang harus diterima kepala daerah bila merekomendasikan honorer K2 bodong," ujar Menteri Syafruddin dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Selasa (22/1/2019).

Dia mencontohkan saat rekrutmen CPNS 2018 untuk formasi khusus honorer K2. Dari 13.800 honorer K2 yang diberikan kesempatan ikut tes, hanya 8 ribuan yang mendaftar.

Sisanya tidak mendaftar karena berbagai alasan. Salah satunya, waswas bila datanya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

"Bisa jadi dalam rekrutmen PPPK, formasinya juga tidak akan terisi semua karena harus ada jaminan dari kepala daerah. Baik dari sisi anggaran maupun valid tidaknya data honorer K2," terangnya.

Ketiga, pengangkatan honorer K2 ini adalah dalam rangka memenuhi janji. Bahwa pemerintah akan mengangkat honorer K2 di atas 35 tahun lewat jalur PPPK setelah rekrutmen CPNS 2018 selesai.

"Ini janji pemerintah yang kini mau kami tepati. Janji ini akan terealisasi atau tidak tergantung daerah juga sebagai pengguna jasa honorer K2," tandasnya.

Sumber: jpnn.com

Tag:CPNSHonorerPNSrekrutmen pppk
Berita Terkait
  • Kamis, 02/07/2020 18:03 WIB

    Pemerintah Aceh akan Fasilitasi Keluarga Cekgu Zaki Ziarah ke Papua

    LHOKSEUMAWE - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, menyampaikan belasungkawa dan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya almarhum Muhammad Zaki atau yang akrab disapa Cekgu Zaki, di N

  • Jumat, 29/05/2020 20:16 WIB

    Selama New Normal, PNS Aceh Dilarang Nongkrong di Warung Kopi

    BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh mulai menyusun pola kehidupan normal baru atau New Normal yang mulai diterapkan di perkantoran. Salah satunya menyesuaikan kembali sistem kerja pegawai negeri sip

  • Kamis, 21/05/2020 10:20 WIB

    Dilarang Mudik, ASN Aceh Absen Online via Video Call 2 Kali Sehari saat Lebaran

    BANDA ACEH - Pemerintah Provinsi Aceh melarang mudik Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Kontrak (TK) demi mencegah penyebaran virus Corona. Pemantauan keberadaan mereka akan dilakukan atasan lew

  • Kamis, 16/04/2020 19:14 WIB

    PNS di Dua Tempat, Pria Ini Dituntut 30 Bulan Penjara

    BANDA ACEH - Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Pidie Said Zakimubarak dituntut 30 bulan penjara karena diduga menerima gaji ganda, sebagai PNS Pemkab Pidie dan PNS Pemerintah Provinsi Ac

  • Kamis, 19/03/2020 15:53 WIB

    Oknum Guru di Bener Meriah Terlibat Penipuan CPNS

    BANDA ACEH - Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menangkap seorang guru karena diduga terlibat penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan kerugian puluhan juta rupiah. Kapol

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir