Brunei Pelajari Syariat Islam di Aceh

Oleh: Redaksi
Kamis, 04/04/2019 13:56 WIB
Dibaca: 56 kali
Foto: ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Kerajaan Brunei Darussalam menerapkan hukuman cambuk dan rajam hingga mati terhadap homoseksual. Sebelum aturan itu diterapkan, Brunei pernah melakukan studi banding ke Aceh untuk mempelajari syariat Islam.

"Brunei sering datang termasuk ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk berdiskusi-diskusi. Tidak hanya Brunei, Malaysia juga ada, Thailand juga. Kita berdiskusi dengan mereka dan tukar pikiran," kata Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, saat dimintai konfirmasi wartawan, Kamis (4/4/2019).

Dalam pertemuan dengan ulama Aceh, perwakilan Brunei membahas aturan syariat Islam secara umum. Mereka tidak membahas soal LGBT secara khusus.

Saat ini, Aceh memang sudah menerapkan hukuman cambuk terhadap kelompok LGBT. Mereka yang kepergok berhubungan sejenis, akan dicambuk sebanyak 100 kali sesuai aturan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang berlaku sejak 2015 lalu.

"(Dalam pertemuan itu) tidak bahas LGBT tapi secara umum bahwa pelaksanaan Syariat Islam itu untuk melindungi masyarakat itu sendiri dan utk menjalankan perintah tuhan. Itu yang kita bicarakan secara umum," jelas Faisal.

Berdasarkan informasi dihimpun detikcom, pihak Kerajaan Brunei Darussalam pernah melakukan studi banding ke Banda Aceh pada September 2014 lalu. Saat itu tujuh jaksa syariah Brunei yang dipimpin Hadiyati Binti Abdul Hadi diterima Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal bersama dengan Ketua Mahkamah Syariyah, Kajari Banda Aceh, Husni Tamrin dan seluruh Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Hadiyati mengaku tujuan mereka ke Banda Aceh untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan (Qanun) dan kehakiman syariah di Banda Aceh dan Aceh untuk kemudian diadopsi dan diimplementasikan di Negara dengan berpenduduk 400 ribu jiwa tersebut.

"Kita di Brunei telah ditetapkan tiga tahap, yakni tahap 1 dihukum dengan takzir, tahap 2 dihukum dengan hudud tapi tidak hukuman mati, sedangkan pada tahap ke 3 nanti baru dihukum hudud hingga hukuman mati. Saat ini kita masih berada pada tahap 1," kata Hadiyati seperti tertuang dalam rilis yang dikeluarkan Pemko Banda Aceh, 1 Oktober 2014.

Selain itu, mereka datang ke Aceh juga ingin mempelajari lebih dekat karena Aceh telah memiliki Qanun yang mengatur tentang hudud. Dalam pertemuan itu, para jaksa juga ingin mempelajari apa saja upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penegakan syariat Islam.

"Di samping itu kita juga ingin sharing, tukar pandangan dan kongsi maklumat dengan Pemko Banda Aceh terkait hal ini," ungkapnya.

Sumber: detik.com

Tag:Acehbrunei darussalamhukum cambuksyariat islam
Berita Terkait
  • Minggu, 21/04/2019 15:32 WIB

    BNN Ubah Ladang Ganja Jadi Lahan Produktif

    JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) di bawah kepemimpinan Komjen Heru Winarko menjalankan program Grand Design Alternative Develop

  • Minggu, 21/04/2019 11:00 WIB

    Kelelahan, Ketua PPK Samudera Dilarikan ke Rumah Sakit

    ACEH UTARA - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Tasrijal, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, Kota Lhokseumawe, Jumat (19/4/2019). Pria itu diduga kelelahan s

  • Sabtu, 20/04/2019 12:33 WIB

    Kedapatan Bawa Peluru dan Pisau di Bandara Malaysia, Warga Aceh Dibui

    KUALA LUMPUR - Seorang pekerja konstruksi asal Indonesia dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Malaysia karena kepemilikan sebuah peluru, dua selongsong peluru dan sebuah pisau lipat di Bandara Int

  • Jumat, 19/04/2019 14:30 WIB

    Di Aceh Utara Ditemukan Ratusan Surat Suara Tercoblos

    ACEH UTARA - Ratusan surat suara untuk DPRD, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan presiden ditemukan sudah tercoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Jamuan, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara.

  • Kamis, 18/04/2019 14:29 WIB

    Pengakuan TKD Aceh, Jokowi Kalah karena Isu Hoax

    BANDA ACEH - Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Aceh kalah telak dalam Pilpres 2019. Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh mengaku tidak mampu melawan fitnah dan hoax kepada pasangan capres nomor 01 tersebu

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir