• Home
  • PERISTIWA
  • Banyak Laporan Pungli Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh

Banyak Laporan Pungli Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh

Oleh: Satria
Rabu, 23/11/2016 17:46 WIB
Dibaca: 257 kali
Foto: ilustrasi

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan modus pungutan liar atau pungli yang dilaporkan ke lembaga yang ia pimpin pada tahun 2016 bermacam-macam jenis.

"Laporan masyarakat kepada kami diantaranya operasional petugas BPN, pemotongan sertifikasi guru, pengurusan SKCK, calo pelabuhan, pengurusan SIM dan STNK tak sesuai dengan PKB, pungli di Samsat, biaya pendidikan dan uang yudisium," ungkapnya dalam acara seminar pengli pelayanan publik di The Pade Hotel, Banda Aceh, Rabu (23/11/2016). 

Mengutip rilis yang diterima WartaAceh.com, Ombudsman RI Perwakilan Aceh cukup banyak menerima laporan pungli masyarakat, diantaranya bidang kepegawaian menempati urutan pertama dengan 37 kasus, kedua perhubungan 32 kasus, pertanahan 21 kasus, pendidikan 19 kasus, kepolisian 15 kasus, dan kepolisian 13 kasus.

"Selain itu, Ombudsman senantiasa menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan buruk dalam penyelenggaan pelayanan publik," ungkap Taqwaddin. 

Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber) Aceh, Kombes Pol Dr Darmawan Sutawijaya SE MSi mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Darmawan yang juga Irwasda Polda Aceh mengatakan, visi Satgas Saber Publi adalah untuk terwujudnya pelayanan publik pada semua instansi pemeritah Aceh. Dikatakannya lagi, Satgas Saber Pungli berwewenang membangun sistem pencegahan dan pemberantas pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi pemerintah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli dan melakukan operasi tangkap tangan.

Sementara itu Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia sebagai narasumber mewakili dari insan pers mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi beberapa kasus dugaan pungli di kabupaten/kota.

Diantara kasus yang terindentifikasi yaitu yang terjadi di Sabang, yaitu dugaan pungli di pos pintu masuk bandara Maimun Saleh hingga Rp50 ribu per kenderaan, dugaan pungli di kantor samsat untuk stempel Rp30 ribu per surat, untuk gesek nomor mesin ranmor juga Rp30 ribu.

Selain itu, pihaknya juga mengidentifikasi dugaan pungli di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Saya punya data semua kasus dugaan pungli di beberapa kabupaten/ kota di Aceh,” ujar Yarmen Dinamika.

Dikatakannya lagi, pihak yang diduga terlibat dalam pungli mulai dari guru, kepala sekolah, kepala desa, KUA kecamatan, staf dinas, camat hingga aparat smsat.

“Kami berikan waktu 90 hari untuk Satgas Saber Pungli bekerja, kalau tidak ada hasil, jangan salahkan kami kalau kami menyoroti kinerja Satgas Saber Pungli,” pinta Yarmen Dinamika.

T#g:Ombudsman Aceh
Berita Terkait
  • Sabtu, 04/03/2017 08:28 WIB

    Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik. "Kami meminta pemerintah daerah di Aceh untuk terus meni

  • Kamis, 01/12/2016 18:03 WIB

    Ombudsman Aceh: Stop Pungli di Sekolah

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan apapun di s

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir