• Home
  • Peristiwa
  • 11 Tahun Terkatung-katung, Kontraktor Gedung Mapolda Aceh Tagih Sisa Pembayaran

11 Tahun Terkatung-katung, Kontraktor Gedung Mapolda Aceh Tagih Sisa Pembayaran

Oleh: Redaksi
Sabtu, 06/04/2019 20:41 WIB
Dibaca: 246 kali
Foto: detik.com

JAKARTA - Bangunan Mapolda Aceh merupakan salah satu markas polisi termegah di Tanah Air. Sayangnya, hingga kini proses berdirinya markas polisi tersebut masih menyisakan persoalan.

PT Elva Primandiri, kontraktor yang membangun proyek Mapolda Aceh II hingga kini belum mendapatkan pembayaran dari hasil pengerjaan pembangunan yang telah selesai dilakukan pada 2007 lalu.

Padahal, Elva Waniza, Direktur Utama PT Elva Primandiri sudah berkali-kali melakukan upaya penagihan atas haknya tersebut. Termasuk berkali-kali mendatangi langsung kantor Kementerian Keuangan.

Namun usaha tersebut hingga kini belum juga menunjukkan hasil. Kementerian Keuangan melalui biro hukumnya selalu memberikan jawaban yang tidak beralasan, seperti meminta melakukan audit ulang. Padahal, audit yang dimaksud telah dibuktikan di depan persidangan dan akuntan publik independen telah dihadirkan sebagai saksi.

Kondisi tersebut membuat Elva Waniza harus menanggung kerugian cukup besar. Mengingat pihak pemasok bahan dan perbankan yang ikut membiayai proses pembangunan otomatis melakukan penagihan kepada dirinya selaku pihak kontraktor.

Sehingga Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diminta memfasilitasi sengketa pembangunan gedung Markas Polda Aceh ini. Pembahasan itu dilangsungkan di kantor Deputi Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

"Saya mohon bapak Menkopolhukam Wiranto memimpin rapat lanjutan agar kemudian dari jajaran Kemenkeu juga bisa hadir," ujar Elva kepada wartawan seusai rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.

Sebelum berurusan dengan Kementerian Keuangan, berbagai upaya musyawarah telah ditempuh. Selain itu, Elva telah memenangkan proses hukum di semua tingkatan pengadilan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 582/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Tim yang menghukum Kementerian Keuangan, yang dulu bernama Satuan Kerja Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias (tergugat I) dan Polri (tergugat II) secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PT Elva Primandiri sebesar Rp32.768.097.081.

Putusan itu diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta nomor perkara 527/PDT/2013/PT.DKI. Bahkan, kembali diperkuat dengan terbitnya putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 2483 K/PDT/2014. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh pihak tergugat bernomor perkara 601 PK/PDT/2017 kembali ditolak MA pada 19 Oktober 2017.

Juru sita PN Jaktim sudah melakukan teguran (aanmaning) terhadap pihak tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Pada saat pertemuan untuk terguran pertama pada 17 Oktober 2018, Ketua PN Jaktim sangat mengapresiasi itikad baik dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang menyatakan akan mematuhi putusan pengadilan, dan akan secara intens berkomunikasi dengan Elva Waniza selalu Direktur PT Elva Primandiri.

Namun, teguran yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 dan 13 Desember 2018 tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal, Ketua PN Jaktim hanya memberikan batas waktu selama sebulan setelah aamaning pertama tanggal 17 Oktober 2018 agar Kemenkeu membayar sesuai isi putusan pengadilan.

Hingga pada 20 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta datang ke PN Jakarta Timur untuk pertemuan annmaning (teguran). Namun, baik Kemenkeu atau perwakilannya tidak datang untuk yang ketiga kalinya. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hingga saat ini belum juga dijalankan oleh Kementerian Keuangan.

Setelah melakukan berbagai upaya belum membuahkan hasil, Elva Waniza meminta perhatian dari Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan jawaban atas hal tersebut. 

Sumber: sindonews.com

Tag:kontraktor polda acehmapolda acehPolda Aceh
Berita Terkait
  • Sabtu, 28/09/2019 23:01 WIB

    Amankan Pelantikan Anggota DPRA, Polda Aceh Siapkan 848 Personil

    BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengerahkan 848 personel untuk mengamankan prosesi pelantikan 81 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) 2019-2024 hasil pemilu legislatif 17 April lalu

  • Selasa, 21/05/2019 18:50 WIB

    Polisi Imbau Warga Aceh Tak Ikut Aksi 22 Mei di Jakarta

    BANDA ACEH - Polisi Daerah (Polda) Aceh mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta. Warga diminta tidak terpengaruh ajakan-ajakan pihak tertentu. "Polda Aceh mengimbau b

  • Jumat, 22/03/2019 22:34 WIB

    Kapolda: Aceh Aman Jelang Pemilu

    BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak menegaskan, situasi Aceh aman menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu anggota legislatif dengan pemilihan presiden

  • Selasa, 26/06/2018 13:31 WIB

    120 Personel Brimob Aceh Bertugas ke Papua

    BANDA ACEH - Sebanyak 120 personel satuan Brimob Polda Aceh dikirim ke Polda Papua untuk mengamankan polsek di wilayah rawan gangguan kelompok bersenjata. Mereka akan bertugas selama enam bulan. P

  • Senin, 28/05/2018 22:40 WIB

    Polda Aceh Larang Penggunaan Petasan

    BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melarang distribusi dan penggunaan petasan dan mercon di wilayah provinsi ujung barat Indonesia tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Misba

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir