• Home
  • Hukum
  • KPK Pastikan OTT Irwandi Yusuf Sesuai Prosedur

KPK Pastikan OTT Irwandi Yusuf Sesuai Prosedur

Oleh: Redaksi
Rabu, 19/09/2018 14:46 WIB
Dibaca: 3.754 kali
Foto: kumparan.com

JAKARTA - KPK memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. OTT KPK terhadap Irwandi Yusuf itu yang kemudian digugat praperadilan oleh Wakil Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Yuni Eko Hariatna.

Dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak KPK menyerahkan sejumlah bukti pendukung bahwa OTT sudah dilakukan sesuai dengan prosedur kepada hakim. Kuasa Hukum KPK, Imam Abdurohim Nurmanto, menyebut ada sekitar 8 bukti yang diserahkan kepada hakim.

“Ada 8 bukti mulai sprindik (surat perintah penyidikan), spinhan (surat perintah penahanan), surat penyampaian kepada yang bersangkutan, berita acara penahanan, kemudian ada 2 putusan terkait dengan kewenangan KPK untuk tangkap tangan dan kewenangan untuk penyadapan garis besarnya seperti itu,” ucap Imam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Kuasa hukum KPK usai sidang praperadilan Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018). (Foto: Raga Imam/kumparan) 

Imam meyakini bahwa bukti yang disampaikan pihaknya bisa mematahkan gugatan praperadilan Yuni Eko. Ia menambahkan bahwa sudah ada sejumlah putusan praperadilan yang menyatakan bahwa OTT KPK sudah sesuai dengan prosedur.

“Betul dan materi seperti itu kan sudah diuji sebelumnya di sidang sebelumnya. Ada beberapa perakra yang juga tertangkap tangan dan itu diuji di praperadilan dan tindakan KPK itu dibenarkan secara hukum oleh hakim praperadilan,” ujarnya.

Sementara dari pihak penggugat tidak menghadirkan saksi maupun alat bukti dalam persidangan kali ini. Menurut kuasa hukum penggugat, Safaruddin, saksi yang direncanakan hadir ternyata tidak lagi bersedia dimintai keterangannya di muka persidangan.

“Kami sebenarnya begini rencana awal kan mengajukan saksi. Awal-awal kami sudah kordinasi dengan beberapa orang katanya bersedia jadi saksi tapi kemudian dalam berjalannya waktu tiba-tiba enggak bersedia lagi. Jadi kalau enggak bersedia, enggak mungkin kami paksa, ya sudah, kami enggak ajuin,” kata Safaruddin.

Irwandi ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah. Penyerahan uang itu diduga dilakukan melalui dua orang bernama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Sebagian dari uang suap Rp 500 juta itu diduga digunakan untuk pelaksanaan Aceh Marathon 2018. 

Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada 3 Juli 2018 lalu. OTT KPK ini kemudian digugat praperadilan oleh Wakil Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Yuni Eko Hariatna karena dianggap tak sesuai prosedur.

Kendati demikian, Irwandi melalui suratnya kepada KPK, menyatakan bahwa praperadilan itu bukan atas inisatif dia. Yuni Eko melalui pengacaranya juga mengakui bahwa praperadilan itu dilakukan tanpa koordinasi dengan Irwandi Yusuf.

Sumber: kumparan.com

Tag:Irwandi YusufKorupsipra peradilan
Berita Terkait
  • Sabtu, 11/05/2019 14:54 WIB

    Saiful Perantara Suap Irwandi Yusuf Dipindah ke Lapas Banda Aceh

    BANDA ACEH - T Saiful Bahri, perantara suap Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dipindahkan ke Lapas Lambaro, Banda Aceh. Pemindahan Saiful yang divonis 5 tahun penjara ini dilakukan Jaksa pada KPK.

  • Rabu, 08/05/2019 14:05 WIB

    Ini Alasan Komnas HAM Periksa Irwandi soal Pelanggaran HAM di Aceh

    JAKARTA - Komnas HAM memeriksa Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Aceh. Irwandi disebut banyak tahu soal peristiwa dugaan pelanggaran HAM itu.

  • Rabu, 08/05/2019 11:31 WIB

    Komnas HAM Periksa Irwandi Yusuf soal Pelanggaran HAM di Aceh

    JAKARTA - Komnas HAM mendatangi KPK untuk memeriksa Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Pemeriksaan itu dilakukan terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Aceh. "KPK memfasilitasi Komnas HAM RI untu

  • Senin, 08/04/2019 22:41 WIB

    Akhirnya Irwandi Yusuf Divonis 7 Tahun Penjara

    JAKARTA - Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Irwandi dinyatakan hakim bersalah menerima suap dan gratifikasi. "Menyatakan te

  • Senin, 11/03/2019 23:18 WIB

    Mantan Kepala BAIS Ungkap Peran Irwandi Yusuf di Perjanjian Helsinki

    JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS), Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengungkapkan upaya bekas Koordinator Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi Yusuf saat me

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir