• Home
  • Ekonomi
  • Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR Pegawai Honorer

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR Pegawai Honorer

Oleh: Redaksi
Sabtu, 26/05/2018 14:51 WIB
Dibaca: 420 kali
Foto: detik.com

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons berita seputar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer. Lewat akun Facebook Sri Mulyani Indrawati, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan rinci tentang THR pegawai honorer

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani: 

Terkait berita mengenai THR untuk pegawai honorer dan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov), diberitahukan sebagai berikut: 

Pegawai Pusat (Kementerian/Lembaga): 

1) Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak. 

2) Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada Satker Pemerintah Pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai, sesuai PMK No 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK Pejabat yang Berwenang (Kepala Satker). 

Alokasi dana bagi pegawai kontrak tersebut untuk kebutuhan pembayaran THR bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp440,38 Miliar. 

3) Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan No S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. 

4) Saat ini satker-satker Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri. Dengan demikian sebenarnya seluruh pegawai non PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR dengan klasifikasi sebagai berikut: 

-Pegawai non PNS yg diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK No 53 Tahun 2018. Termasuk didalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB dll. 

-Pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubhakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012. 

Pembayaran THR pegawai honorer atau non PNS pegawai Pemda: 

(1) THR untuk non-PNS di Daerah, sesuai Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018 a.l diatur : 

(a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNS daerah (PNSD) disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14. 

(b) Mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. 

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan. 

(3) Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR. 

(4) Untuk Cleaning Service (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara itu, untuk supir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir. 

Sumber: detik.com

Tag:HonorerRamadhan 2018THR 2018
Berita Terkait
  • Senin, 18/02/2019 20:31 WIB

    Honorer K2 yang Belum Daftar PPPK Bisa Ikut Tahap Dua

    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyatakan, pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu sudah ditutup. Namun

  • Sabtu, 02/02/2019 17:28 WIB

    Alhamdulillah, Guru Honorer Usia 35 Tahun Bisa Ikut Tes CPNS

    JAKARTA - Guru honorer usia 35 tahun ke atas bisa mengikuti tes CPNS, setelah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan sebagian gugatan guru honorer terhadap PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun

  • Sabtu, 02/02/2019 09:44 WIB

    Honorer K2 Butuh PP Khusus agar Jadi PNS, Bukan PPPK

    JAKARTA - Terobosan pemerintah yang menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang menjadi payung hukum pengangkatan P3K dipandang bukan me

  • Rabu, 23/01/2019 20:44 WIB

    Mendikbud Usul ke Sri Mulyani Gaji Guru Honorer Setara UMR

    JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan, agar gaji guru honorer bisa setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di masing-masing daerah. Hal tersebut disam

  • Rabu, 23/01/2019 12:30 WIB

    Catat, Rekrutmen PPPK Dilakukan Dalam Tiga Tahap

    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin punya alasan kuat sampai memutuskan mengangkat honorer K2 (kategori dua) menjadi PPPK (pegawai pemerintah

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir