• Home
  • Ekonomi
  • Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR Pegawai Honorer

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani soal THR Pegawai Honorer

Oleh: Redaksi
Sabtu, 26/05/2018 14:51 WIB
Dibaca: 276 kali
Foto: detik.com

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons berita seputar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer. Lewat akun Facebook Sri Mulyani Indrawati, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan rinci tentang THR pegawai honorer

Berikut penjelasan lengkap Sri Mulyani: 

Terkait berita mengenai THR untuk pegawai honorer dan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov), diberitahukan sebagai berikut: 

Pegawai Pusat (Kementerian/Lembaga): 

1) Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak. 

2) Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada Satker Pemerintah Pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai, sesuai PMK No 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018, dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK Pejabat yang Berwenang (Kepala Satker). 

Alokasi dana bagi pegawai kontrak tersebut untuk kebutuhan pembayaran THR bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp440,38 Miliar. 

3) Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan No S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. 

4) Saat ini satker-satker Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri. Dengan demikian sebenarnya seluruh pegawai non PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR dengan klasifikasi sebagai berikut: 

-Pegawai non PNS yg diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK No 53 Tahun 2018. Termasuk didalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB dll. 

-Pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubhakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012. 

Pembayaran THR pegawai honorer atau non PNS pegawai Pemda: 

(1) THR untuk non-PNS di Daerah, sesuai Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018 a.l diatur : 

(a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNS daerah (PNSD) disesuaikan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan dan pemberian gaji ke-13 dan ke-14. 

(b) Mengenai pemberian honorarium bagi PNSD dan non-PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non-PNSD benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. 

(2) Berdasarkan informasi dari Kemendagri, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non PNSD, karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. 

Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan. 

(3) Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR. 

(4) Untuk Cleaning Service (CS) dan supir, apabila CS dan supir adalah karyawan outsourcing dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan dimana CS dan supir dimaksud terdaftar juga memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara itu, untuk supir dan CS honorer (yang tidak melalui sistem outsourcing), pemberian THR menjadi tanggung jawab K/L yang menggunakan jasa CS dan supir. 

Sumber: detik.com

Tag:HonorerRamadhan 2018THR 2018
Berita Terkait
  • Selasa, 22/01/2019 15:21 WIB

    Ini Jadwal Tahapan Rekrutmen Calon PPPK

    JAKARTA - Rekrutmen calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama akan dimulai awal Februari mendatang. Sasarannya ialah honorer K2 (kategori dua), K1 (kategori satu), dan non-

  • Senin, 21/01/2019 13:52 WIB

    Gaji PPPK Harus Ditanggung Pemda, Honorer K2 Pesimistis

    JAKARTA - Ketentuan penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K1 (kategori satu) dan K2 (kategori dua) yang diserahkan ke daerah, menimbulkan rasa pesimistis. Banyak ho

  • Senin, 21/01/2019 10:14 WIB

    Rekrutmen PPPK Pakai Tes SKD dan SKB

    JAKARTA - Pemerintah pusat tidak menjamin honorer K2 (kategori dua) yang ikut seleksi calon PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) akan lulus semuanya.Pasalnya, mereka harus mengikuti

  • Senin, 14/01/2019 14:12 WIB

    Pemerintah Tawarkan 75 Ribu Kursi PPPK Setara PNS

    JAKARTA - Masyarakat yang tak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jangan bersedih dulu. Sebab, pemerintah menawarkan 75 ribu kursi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK i

  • Senin, 07/01/2019 05:35 WIB

    599 Staf Kontrak Dirumahkan, Bagaimana Kerjaan di Kantor Gubernur Aceh?

    BANDA ACEH - 599 tenaga kontrak di Sekretariat Daerah (Setda) Aceh dirumahkan setelah kontrak mereka berakhir pada 31 Desember 2018. Jika mereka semua tidak dipanggil kembali, Pemerintah Provinsi Aceh

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir