• Home
  • EKONOMI
  • Ombudsman Minta Iklan Meikarta Sesuai Kenyataan

Ombudsman Minta Iklan Meikarta Sesuai Kenyataan

Oleh: Redaksi
Sabtu, 09/09/2017 09:40 WIB
Dibaca: 128 kali
Foto: tempo.co

JAKARTA - Ombudsman meminta Lippo Group selaku pengembang Meikarta, melakukan pemasaran secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasalnya, dalam iklannya, lokasi hunian baru itu kerap dinyatakan bakal seluas 500 hektar, padahal saat ini lahan yang tersedia baru 84,6 hektar.

"Semoga Lippo mulai koreksi untuk tidak terlalu bombastis menjual visi. Atau kalau mau jual visi, ya bilang saja terus terang," ujar Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih di Kantor Ombudsman, Jumat (8/9/2017).

Menurut dia, iklan yang dilakukan harus sesuai agar publik tidak berekspektasi bahwa lahan hunian 500 hektar itu sudah pasti jadi. Selain tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dia berujar praktik pemasaran yang dilakukan oleh pengembang juga tidak sesuai dengan Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang itu menyebutkan dalam pasal 42 ayat 1 bahwa pelaku pembangunan boleh melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Namun, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan pemasaran, maka pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki, antara lain kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

Sementara, hingga saat ini, perizinan pembangunan Meikarta itu masih mandek di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dengan begitu, Alamsyah berujar, persyaratan yang tertera di UU itu tidak dapat dipenuhi pengembang. "Kalau izin belum ada, kami berpandangan iklan enggak boleh," kata dia.

 


Apabila praktik itu dilanjutkan, dia berujar, pengembang bisa dijatuhi sanksi administrasi oleh pemerintah daerah. Bahkan, apabila ternyata ditemukan telah terjadi transaksi, padahal perizinannya belum rampung, developer bisa dijatuhi sanksi pidana. "Syukurnya di lippo ini belum ada transaksi," ucapnya.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati membenarkan bahwa lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman Meikarta adalah 84,6 hektar. "Memang di iklan kami bilang 500 hektar, tapi ini kan visi ya, Pak," ujarnya.

Selanjutnya, Danang tidak merasa pengembang melakukan pelanggaran, lantaran dia menilai kegiatan iklan dan perizinan dapat dilakukan secara paralel. Terlebih, kegiatan itu masih berada pada tahapan pre-selling, yang belum ada transaksi jual beli di dalamnya.

"Belum bisa disebut sebagai marketing, hanya promosi. Dalam properti, preselling itu adalah sesuatu yang sangat normal dilakukan pengembang," kata dia.

Mengenai booking fee yang digaungkan dalam kegiatan pemasaran selama ini, menurut dia tidak masuk dalam kategori transaksi. Duit itu disetor sebagai tanda antrean bagi calon pembeli. "Agar antrinya bagus, memilih lokasinya cepat. Kalau enggak suka, bisa dikembalikan," ujar dia.

Dia menyatakan saat ini proses pengajuan perizinan sedang berlangsung. Perusahaan Lippo Group mengaku sudah mengajukan perizinan sejak Mei 2017. Dia belum tahu kapan perizinan itu akan keluar.

Sumber: tempo.co

T#g:IklanMeikartaOmbudsmanProperti
Berita Terkait
  • Selasa, 04/04/2017 12:54 WIB

    Ombudsman Aceh Ajak Masyarakat Kawal Ujian Nasional

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwalikan Aceh mengajak masyarakat di provinsi ini mengawal pelaksanaan Ujian Nasional 2017 tingkat sekolah menengah kejuruan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taq

  • Sabtu, 04/03/2017 08:28 WIB

    Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

    BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik. "Kami meminta pemerintah daerah di Aceh untuk terus meni

  • Kamis, 01/12/2016 18:03 WIB

    Ombudsman Aceh: Stop Pungli di Sekolah

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan apapun di s

  • Rabu, 23/11/2016 17:46 WIB

    Banyak Laporan Pungli Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan modus pungutan liar atau pungli yang dilaporkan ke lembaga yang ia pimpin pada tahun 2016 bermacam-macam jenis. &quo

  • Senin, 07/11/2016 14:17 WIB

    Ombudsman Temukan Pungli E-KTP di 13 Provinsi

    JAKARTA - Ombudsman RI menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki pelayanan, perekaman, dan pencetakan e-KTP. Pasalnya, dari hasil investigasi Omb

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir