• Home
  • Ekonomi
  • Dana Otonomi Khusus Aceh Dinilai Tak Punya Masterplan yang Jelas

Dana Otonomi Khusus Aceh Dinilai Tak Punya Masterplan yang Jelas

Oleh: Redaksi
Jumat, 13/07/2018 11:47 WIB
Dibaca: 598 kali
Foto: ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Wilayah Aceh merupakan salah satu daerah menyandang status istimewa. Provinsi paling ujung barat Indonesia itu mengantongi dana otonomi khusus (otsus) berlimpah. Tapi sayangnya, daerah berjuluk Serambi Mekah tersebut kini dirundung masalah korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya praktik suap terkait proyek-proyek pembangunan di Aceh yang dibiayai dana otsus. Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf yang baru saja dijebloskan ke penjara, diduga ikut terlibat.  

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) --lembaga perkumpulan aktivis antikorupsi-- melihat pengelolaan Dana Otsus Aceh selama ini tidak memiliki masterplan (rencana induk) yang jelas. Meski sejak 2008 hingga 2018 Aceh telah menerima dana Rp 56,6 triliun, namun, anggaran tersebut belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan rakyat.  

MaTA pernah menganalisis sistem pengelolaan otsus Aceh. Hasilnya, perencanaan anggaran otsus tidak berjalan sesuai kebutuhan atau sesuai prosedur. Melainkan, lebih kepada keinginan para pejabat di Aceh itu sendiri.  

“Keinginan siapa? Ya, mereka para elite, baik politisi maupun elite kekuasaan, termasuk para pemodal, dalam 'tanda kutip'. Sehingga bisa dilihat pembangunan otsus itu hampir rata-rata di kabupaten atau kota sudah dibangun tapi tidak difungsikan. Karena berlandaskan keinginan, bukan kebutuhan,” kata Alfian, Koordinator MaTA, Jumat (13/7/2018). 

Alfian mencontohkan halnya di pusat-pusat kota. Dia menyebut, bangunan yang sudah dibangun tidak difungsikan, tetapi malah dijarah. Atau contoh lain, seperti pagar kantor bupati yang juga ikut dibangun menggunakan dana otsus. Semestinya, hal tersebut tidak boleh dilakukan.  

“Jadi karena tidak punya masterplan, sehingga ditujukan rata-rata pembangunan fisik. Kenapa pembangunan fisik lebih dominan, padahal fokus dana otsus itu harus merata. Karena persoalannya bicara keuntungan ekonomi dari keinginan elite, bukan dari kebutuhan masyarakat yang sebenarnya,” kata Alfian. 

Sehingga, Alfian menganggap, pemerintah belum memiliki impian jelas tentang bagaimana membangun Aceh di masa mendatang, dengan dana-dana otsus melimpah yang dimiliki.  

“Artinya sejak 2008 hingga 2027 nanti Aceh mimpinya bagaimana dengan uang sebesar itu. Sampai saat ini tidak menjadi daya ungkit, padahal salah satu mandat dari otsus itu sendiri adalah percepatan pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, termasuk sosial dan budaya,” tuturnya. 

Di sisi lain, peluang terjadinya tindak pidana korupsi di Aceh, juga akibat lemahnya peran legislatif. Semestinya, kata Alfian, mereka harus kembali pada fungsinya sebagai lembaga pengawasan.  

Sehingga, Alfian berharap, penangkapan dan penggeledahan yang berlangsung sejak tiga hari terakhir ini, bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun sistem berintegritas.

“Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) penting sekali, dari tingkat political will Plt (pelaksana tugas) sekarang dalam membangun Aceh tidak korupsi,” katanya. 

“Mereka harus duduk bermusyawarah. Jika dengan peristiwa ini pemerintah Aceh tidak mau berubah, saya pikir ini hanya akan berdampak buruk terhadap masa depan Aceh. Bahkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah saya pikir juga tidak akan ada lagi,” imbuh dia. 

Di kasus ini, Irwandi diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi. Penyerahan uang diduga dilakukan melalui dua perantara bernama Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal. 

Ahmadi diduga memberikan uang itu sebagai ijon proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018. 

Dalam OTT Selasa (4/7/2018) malam itu, KPK mengamankan sekitar 9 orang, termasuk Ahmadi dan Irwandi. KPK juga menyita sejumlah bukti berupa uang senilai Rp 50 juta, bukti transaksi perbankan, serta catatan proyek. 


Sumber: kumparan.com

T#g:KorupsiOtonomi Khusus AcehOtsus Aceh
Berita Terkait
  • Kamis, 19/07/2018 09:43 WIB

    Steffy Burase: Hubungan dengan Irwandi Yusuf Profesional

    JAKARTA - Fenny Steffy Burase mengklarifikasi soal hubungannya dengan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Menurutnya, hubungan mereka adalah hubungan kerja yang profesional."Saya punya hubungan kerj

  • Rabu, 18/07/2018 22:39 WIB

    Korupsi Dana RSUD, Ketua PDIP Lhokseumawe Dibekuk di Kalibata City

    JAKARTA - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Husaini Setiawan, ditangkap tim intel kejaksaan. Husaini diciduk karena buron di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,8 miliar. "Husaini Set

  • Rabu, 18/07/2018 11:53 WIB

    Irwabdi Yusuf Batal Diperiksa Bersamaan dengan Steffy Burase

    JAKARTA - Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018, pada hari ini, Rabu (18/7/2018). Pemeriksaan

  • Kamis, 12/07/2018 17:41 WIB

    Tersengat Aroma Suap, Event Aceh Marathon Kemungkinan Ditunda

    BANDA ACEH - Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperkirakan, penyelenggaraan Aceh Marathon yang semula dijadwalkan 29 Juli mendatang kemungkinan ditunda. Soalnya, tender untuk pembelian baju dan medal

  • Rabu, 11/07/2018 22:02 WIB

    Geledah Dinkes Aceh, KPK Temukan Dokumen Proyek Rp 1,15 Triliun

    BANDA ACEH - Selain Dinas Pendidikan Aceh, tim penyidik KPK hari ini juga menggeledah kantor Dinas Kesehatan Aceh. Dalam penggeledahan di Dinkes Aceh, penyidik KPK menemukan dokumen pelaksaan anggaran

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir