• Home
  • EDUKASI
  • Pemerintah Didorong Buka Lagi Rekrutmen Guru Honorer

Pemerintah Didorong Buka Lagi Rekrutmen Guru Honorer

Oleh: Redaksi
Minggu, 03/12/2017 20:32 WIB
Dibaca: 33 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong pemerintah segera mengubah PP 48 Tahun 2005 tentang pembatasan rekrutmen honorer.

Pasalnya, PB PGRI menilai bahwa keberadaan PP tersebut menjadi penghalang pemerintah daerah untuk merekrut terbatas guru honorer.

Sebab, dalam PP ini, ada larangan bagi pemda untuk merekrut honorer termasuk guru sejak 2005.

"PP 48 memang dimaksudkan untuk membatasi rekrutmen tenaga honorer. Namun, saat genting seperti sekarang, usulan kami PP tersebut direvisi agar kepala daerah bisa melakukan perekrutan terbatas untuk memenuhi kekurangan guru," kata Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, di sela-sela puncak peringatan dan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-72, Sabtu (2/12/2017).

Jika PP 48/2005 direvisi dan memperbolehkan secara terbatas pemerintah daerah merekrut guru honorer lagi, lanjutnya, masalah krisis guru akan selesai.

Baru-baru ini PGRI berdiskusi dengan gubernur Jawa Tengah, MenPAN-RB, dan Mendikbud mencari solusi bagaimana mengatasi kekurangan guru. Dan, bagaimana kewenangan pemda yang diizinkan merekrut, supaya tidak melanggar aturan.

"Tentu saja pemda wajib merekrut guru yang sesuai kompetensi dan kualifikasinya secara terbatas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa dilakukan bila kerannya dibuka lagi. Selama ini kan terkunci oleh PP 48/2005," tandasnya.

Sumber: jpnn.com

T#g:GuruHonorer
Berita Terkait
  • Jumat, 08/12/2017 19:46 WIB

    Ini Kriteria Honorer K2 Berpeluang Diangkat jadi CPNS

    JAKARTA - Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diharapkan mengakomodasi keinginan mereka diangkat menjadi CP

  • Selasa, 05/12/2017 16:10 WIB

    Bidan PTT Diangkat PNS, Honorer K2 Kapan?

    JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terhadap guru honorer kategori dua (K2) di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) mendapat protes

  • Jumat, 07/07/2017 14:55 WIB

    Tunjangan Fungsional Dihapus, Guru Swasta Sedih dan Marah

    JAKARTA - Kebijakan pemerintah menghapus tunjangan fungsional bagi guru swasta yang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG) menuai penolakan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengec

  • Minggu, 18/06/2017 09:17 WIB

    Aturan Baru: Guru PNS Wajib Bertugas 10 Tahun di Daerah Khusus

    JAKARTA - Guru yang diangkat menjadi PNS wajib bersedia teken pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan itu sesuai regulasi yang baru, PP 19/2017 tentang Guru. Dirjen Guru dan Ten

  • Jumat, 16/06/2017 16:40 WIB

    Tunjangan Profesi Guru Non-PNS Cair Sebelum Lebaran

    JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS tahap II akan diberikan pekan depan dengan total anggaran Rp 2,8 triliun

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir