• Home
  • EDUKASI
  • MUI: Sekolah 8 Jam per Hari Bikin Madrasah Gulung Tikar

MUI: Sekolah 8 Jam per Hari Bikin Madrasah Gulung Tikar

Oleh: Redaksi
Minggu, 11/06/2017 20:20 WIB
Dibaca: 189 kali
Foto: republika.co.id

JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang memberlakukan waktu belajar 8 jam perhari dan libur Sabtu-Minggu mendapat kritikan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid mengatakan, kebijakan Mendikbud itu berpengaruh besar pada sekolah dinayah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Selama ini, kata Zainut, sekolah seperti madrasah dinayah maupun pesantren, biasanya memulai pelajaran saat sekolah umum baik SD, SMP dan SMA, selesai.

"Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar. Padahal, keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat," kata Zainut, dalam siaran persnya, Minggu 11 Juni 2017.

Padahal model sekolah seperti ini, kata dia, sudah berlangsung lama. Bahkan kontribusinya bagi pembangunan karakter dan moral keagamaan, sangat besar.

Zainut tidak bisa membayangkan, berapa jumlah sekolah yang menerapkan model seperti ini akan tutup. Padahal dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat itu sendiri.

"Berapa jumlah pengajar yang selama ini mendidik anak siswa dengan ikhlas tanpa pamrih akan kehilangan ladang pengabdiannya. Hal ini sangat menyedihkan dan akan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila," katanya.

Dia mengakui, dengan penambahan menjadi 8 jam sehari, bisa menambah penguatan pendidikan karakter dari para murid. Namun tidak bisa diberlakukan untuk semua sekolah.

Zainut mengusulkan, kebijakan itu tidak diberlakukan kepada seluruh sekolah. Ada kriteria tertentu pada sekolah yang bisa menerapkan itu.

"Apakah semua sekolah memiliki sarana pendukung untuk terciptanya sebuah proses pendidikan yang baik? Seperti sarana untuk ibadah, olahraga, laboratorium, tempat bermain dan istirahat yang nyaman bagi pelajar, serta kantin yang sehat dan layak. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya jumlah pengajar yang cukup," katanya.

Namun apabila fasilitas-fasilitas itu tidak bisa terpenuhi, dia juga tidak yakin kebijakan Mendikbud Muhadjir itu bisa berjalan baik.

"Justru yang terjadi adalah anak didik akan menjadi jemu dan stres," lanjutnya.

MUI lebih sepakat kalau kebijakan itu hanya untuk sekolah tertentu. Dengan kriteria yang bisa memenuhi standar serta dilakukan secara bertahap, tidak massif sekaligus.

"Misalnya hanya diberlakukan bagi sekolah yang sudah memiliki sarana pendukung yang memadai. Sedangkan  bagi sekolah yang belum memiliki sarana pendukung tidak atau belum diwajibkan. Serta kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk semua daerah dengan tujuan untuk menghormati nilai-nilai kearifan lokal," kata Zainut.

Maka dari itu, pemerintah daerah juga dilibatkan dalam kebijakan ini. Pemerintah pusat, juga bisa menghargai kearifan lokal masing-masing daerah.

"Jadi daerah diberikan opsi untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah, juga diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang selama ini sudah berjalan di masyarakat," katanya.

Sumber: viva.co.id

T#g:KemendikbudMUIMadrasahSekolah
Berita Terkait
  • Kamis, 30/11/2017 11:49 WIB

    Aceh Besar Siapkan Lahan 70 Hektare untuk Bangun IPDN

    ACEH BESAR - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berencana membuka kampus di Aceh Besar. Survei lokasi dilakukan. Di sana, ada lahan seluas 70 hektare yang siap dibangun kampus. Bupati Ac

  • Sabtu, 09/09/2017 20:44 WIB

    Imunisasi dan Vaksin, Halal atau Haram? Ini Fatwa MUI

    JAKARTA.- Kontroversi seputar imunisasi dan vaksin memang masih mendebarkan bagi umat Islam. Khususnya ketika pada 2010, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatra Selatan melakukan kajian terh

  • Sabtu, 08/07/2017 13:02 WIB

    Ketum MUI Minta Pemberlakuan Sekolah Lima Hari Tunggu Perpres

    JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta pemerintah menunggu keluarnya perpres tentang hari sekolah. Hal ini terkait dengan rencana pemberlakuan Peraturan Mente

  • Sabtu, 08/07/2017 08:56 WIB

    Mendikbud: Sekolah Gratis Itu Memang Menyesatkan

    JAKARTA - Kemendikbud diminta mengantisipasi sejumlah dampak negatif penerapan sistem zonasi secara nasional dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mulai berjalan tahun ini. Seperti potens

  • Rabu, 21/06/2017 10:52 WIB

    Siswa Sekolah Minggu Budha di Banda Aceh Dibekali Wawasan Kebangsaan

    BANDA ACEH - Komandan Rindam Iskandar Muda Kolonel Inf Niko fahrizal diwakili Dandodik Bela Negara Rindam Iskandar Muda Letkol Inf Slamet Riyanto membekali wawasan kebangsaan, Cinta Tanah Air dan B

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir