• Home
  • Edukasi
  • Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

Oleh: Redaksi
Rabu, 06/06/2018 10:01 WIB
Dibaca: 230 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

"Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa," ungkap Nasir di hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6/2018). 

Dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal. 

"Kalau mengganggu keamanan. Apapun bentuk (pengawasan) nya, harus dilakukan," tegas Nasir. 

Nasir tidak menutup kemungkinan, saat ini masih banyak kampus yang telah terpapar paham radikal namun belum terdeteksi. Mengingat, menurut dia, paham radikal mulai tumbuh di ranah kampus sejak tahun 1983 ketika dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK BKK). 

Kendati begitu, Nasir memastikan saat ini pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama seperti halnya NKK/BKK untuk menangkal radikalisme di kampus. Karena jika dihidupkan kembali, maka kampus berpotensi menjadi wahana politik lagi. 

"Dan itu bahaya. Jadi, nanti kami akan mendesign kurikulum agar kampus harus bisa memahami keamanan di Indonesia. Supaya kita mendapat kepercayaan dari dunia. Kalau kampus tidak aman bagaimana orang asing mau masuk," ungkap dia. 

Dalam kurikulum teranyar itu, lanjut dia, akan menambah mata kuliah lintas program studi (prodi). Misalnya, untuk prodi eksak nantinya akan mempelajari ilmu sosial dasar. Begitupun untuk prodi sosial akan mempelajari ilmu alam dasar. 

Sebelumnya, Polda Riau menyatakan penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Antiteror di Universitas Riau, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), pada Sabtu (2/6/2018), terkait dugaan adanya jaringan teroris. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB. 

"Iya, kalau Densus 88 pasti (terkait dugaan jaringan teroris)," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Sunarto di Pekanbaru. 

Namun, Sunarto tidak bersedia berkomentar banyak terkait penggeledahan yang turut melibatkan Brimob dan Ditreskrimum Polda Riau serta jajaran Polresta Pekanbaru tersebut. Sementara itu, Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Nandang mengatakan, bahwa Polda Riau dalam penggeledahan itu sifatnya hanya memberikan pengamanan.

Sumber: republika.co.id

Tag:DiktiMedia Sosial MahasiswaPonsel MahasiswaRadikalismeTerorisme
Berita Terkait
  • Rabu, 06/06/2018 11:46 WIB

    APTISI: Kemristekdikti akan Kewalahan Awasi HP Mahasiswa

    JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai, langkah pemerintah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap nomor telepon seluler dan media sosial mi

  • Sabtu, 26/05/2018 13:15 WIB

    Media Massa Diingatkan Tak Bangkitkan Paham Radikal

    JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai media massa memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme. Dia meminta media

  • Selasa, 22/05/2018 23:07 WIB

    Dewan Pers: Media Jangan Jadi 'Spion' Teroris

    JAKARTA - Dewan pers mengimbau kalangan jurnalis tidak terlalu menggembar-gemborkan pemberitaan soal terorisme. Pemberitaan media sebaiknya tidak menjadi 'spion' bagi kelompok teroris. "K

  • Minggu, 20/05/2018 23:23 WIB

    Menkominfo: 9.500 Situs Sebar Radikalisme Segera Diblokir

    BATANG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyatakan bahwa sekitar 9.500 situs yang menyebarkan radikalisme sedang dalam proses verifikasi untuk diblokir. Sebelumnya, Kemekom

  • Jumat, 18/05/2018 22:45 WIB

    Seluruh Pemangku Kebijakan di Daerah Harus Siaga dan Waspada

    JAKARTA - Usai bertemu dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanya para wartawan tentang surat edaran tentang kesiapsiagaan yang

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir