• Home
  • Edukasi
  • Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

Oleh: Redaksi
Rabu, 06/06/2018 10:01 WIB
Dibaca: 488 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa.

"Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa," ungkap Nasir di hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6/2018). 

Dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal. 

"Kalau mengganggu keamanan. Apapun bentuk (pengawasan) nya, harus dilakukan," tegas Nasir. 

Nasir tidak menutup kemungkinan, saat ini masih banyak kampus yang telah terpapar paham radikal namun belum terdeteksi. Mengingat, menurut dia, paham radikal mulai tumbuh di ranah kampus sejak tahun 1983 ketika dibentuknya Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK BKK). 

Kendati begitu, Nasir memastikan saat ini pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama seperti halnya NKK/BKK untuk menangkal radikalisme di kampus. Karena jika dihidupkan kembali, maka kampus berpotensi menjadi wahana politik lagi. 

"Dan itu bahaya. Jadi, nanti kami akan mendesign kurikulum agar kampus harus bisa memahami keamanan di Indonesia. Supaya kita mendapat kepercayaan dari dunia. Kalau kampus tidak aman bagaimana orang asing mau masuk," ungkap dia. 

Dalam kurikulum teranyar itu, lanjut dia, akan menambah mata kuliah lintas program studi (prodi). Misalnya, untuk prodi eksak nantinya akan mempelajari ilmu sosial dasar. Begitupun untuk prodi sosial akan mempelajari ilmu alam dasar. 

Sebelumnya, Polda Riau menyatakan penggeledahan yang dilakukan Densus 88 Antiteror di Universitas Riau, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), pada Sabtu (2/6/2018), terkait dugaan adanya jaringan teroris. Penggeledahan dimulai sejak pukul 14.00 WIB. 

"Iya, kalau Densus 88 pasti (terkait dugaan jaringan teroris)," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Sunarto di Pekanbaru. 

Namun, Sunarto tidak bersedia berkomentar banyak terkait penggeledahan yang turut melibatkan Brimob dan Ditreskrimum Polda Riau serta jajaran Polresta Pekanbaru tersebut. Sementara itu, Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Nandang mengatakan, bahwa Polda Riau dalam penggeledahan itu sifatnya hanya memberikan pengamanan.

Sumber: republika.co.id

Tag:DiktiMedia Sosial MahasiswaPonsel MahasiswaRadikalismeTerorisme
Berita Terkait
  • Sabtu, 07/09/2019 16:41 WIB

    Narapidana Kasus Terorisme di Aceh Terima Bantuan Usaha

    BANDA ACEH - Enam belas bekas narapidana dalam kasus terorisme di Aceh mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari pemerintah untuk mengembangkan usaha. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosi

  • Selasa, 19/02/2019 10:23 WIB

    Menristek Cabut Izin 243 Perguruan Tinggi Swasta Bermasalah

    MEDAN - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, mengatakan, pemerintah hingga saat ini telah menutup sebanyak 243 perguruan tinggi swasta (PTS) di Tanah Air kare

  • Rabu, 06/02/2019 19:30 WIB

    Menristekdikti: Kampus Bukan Tempat Politisasi

    JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melarang keras partai politik menyelenggarakan aktivitas di perguruan tinggi.Larangan itu diperkuat dalam Permenr

  • Jumat, 25/01/2019 19:47 WIB

    Menristekdikti Usul Rekrut 4.200 Dosen Berstatus PPPK

    JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan sudah mengusulkan kuota untuk penerimaan dosen berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kepada Kem

  • Rabu, 06/06/2018 11:46 WIB

    APTISI: Kemristekdikti akan Kewalahan Awasi HP Mahasiswa

    JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai, langkah pemerintah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap nomor telepon seluler dan media sosial mi

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir