• Home
  • Edukasi
  • APTISI: Kemristekdikti akan Kewalahan Awasi HP Mahasiswa

APTISI: Kemristekdikti akan Kewalahan Awasi HP Mahasiswa

Oleh: Redaksi
Rabu, 06/06/2018 11:46 WIB
Dibaca: 303 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai, langkah pemerintah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap nomor telepon seluler dan media sosial milik dosen serta mahasiswa sangat berlebihan. Menurutnya, hal tersebut justru akan mengganggu suasana akademik.

Budi menilai, wacana tersebut justru akan sangat merepotkan mengingat terdapat sekitar 7,5 juta mahasiswa dan sekitar 300 ribu dosen, serta 200 ribu tenaga non pendidik. Dengan demikian, total civitas akademik mencapai hingga delapan juta. 

"Dan misalnya saja yang tertangkap kasus teroris ada 100 mahasiswa, walaupun hanya 2 orang, itupun alumni Universitas Riau, maka dari civitas akademik kampus hanya 0, 0000125 artinya tidak ada 0,1% pun. Karena pelakunya adalah alumni maka tambah repot lagi karena alumni PT di Indonesia diperkirakan 40 juta alumni," kata Budi Djatmiko dari siaran pers, Rabu (6/6/2018). 

Menurutnya, banyaknya civitas akademik yang harus diawasi beserta para alumni kampus pun dinilainya akan membuat Kemenristekdikti kewalahan. Sehingga, fungsi pokok dan peran Kemenristekdikti pun akan bergeser layaknya kepolisian yang menangani kasus kejahatan siber. Ia menilai bentuk pengawasan tersebut justru akan mengganggu suasana akademik. Sehingga dapat berdampak pada lemahnya persaingan perguruan tinggi di Indonesia terhadap negara lainnya. 

"Nanti siapa yang bertangung jawab dengan terus melemahnya daya kompetitif perguruan tinggi kita, yang terus jeblok dibanding negara tetangga," ujarnya. 

Selain itu, Budi melanjutkan pengawasan nomor ponsel dan media sosial pun dapat menganggu hak privasi orang lain. Budi menyampaikan, langkah penanganan ancaman terorisme harus dilakukan secara kondusif dan persuasif. Ia pun mengusulkan agar pemerintah lebih fokus membangun kesadaran bersama untuk memerangi terorisme dengan tak lagi mendeskriditkan Islam dan juga pesantren. Selain itu, menurut dia, sinergi yang baik antara pemerintah, orang tua mahasiswa, dan juga pihak kampus juga diperlukan untuk menangkal tumbuhnya radikalisme. 

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menyampaikan akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme di kampus. Salah satu pengawasan yang akan dilakukan yaitu dengan mendata nomor handphone (HP) dan akun media sosial milik dosen dan mahasiswa. 

"Kami lakukan pendataan. Dosen harus mencatat nomor hp yang dimiliki. Mahasiswa medsosnya dicatat. Tujuannya agar mengetahui lalu lintas komunikasi mereka itu seperti apa dan dengan siapa," ungkap Nasir di hotel Fairmont Jakarta, Senin (4/6/2018). 

Dia mengatakan, pendataan tersebut bukan bermaksud untuk merenggut hak privasi dosen, mahasiswa dan semua sivitas kampus. Kendati begitu, dia memastikan, bentuk pengawasan tersebut mesti dilakukan demi terwujudnya kampus yang steril, bersih dan aman dari segala bentuk paham radikal. "Kalau mengganggu keamanan. Apapun bentuk (pengawasan) nya, harus dilakukan," tegas Nasir. 

Langkah Menristekdikti ini menindaklanjuti atas penggeledahan Densus 88 Antiteror di Universitas Riau terkait dugaan jaringan teroris.

Sumber: republika.co.id

Tag:DiktiMedia SosialPonsel Mahasiswa
Berita Terkait
  • Sabtu, 16/02/2019 10:54 WIB

    Sebar Foto Vulgar Mantan Pacar di Media Sosial, Pemuda Nagan Raya Diciduk Polisi

    NAGAN RAYA - Polisi Nagan Raya menciduk pemuda berinisial KLD (24) karena diduga menyebarkan foto vulgar mantan pacarnya di media sosial facebook dan instagram. "Tersangka KLD sudah diamankan. Pelaku

  • Rabu, 06/02/2019 19:30 WIB

    Menristekdikti: Kampus Bukan Tempat Politisasi

    JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir melarang keras partai politik menyelenggarakan aktivitas di perguruan tinggi.Larangan itu diperkuat dalam Permenr

  • Jumat, 25/01/2019 19:47 WIB

    Menristekdikti Usul Rekrut 4.200 Dosen Berstatus PPPK

    JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan sudah mengusulkan kuota untuk penerimaan dosen berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) kepada Kem

  • Jumat, 07/09/2018 10:20 WIB

    Konsumsi Berita, 79 Persen Generasi Milenial Gunakan Media Sosial

    JAKARTA - Gen Z atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial merupakan masyarakat digital. Mereka terbiasa hidup dengan internet, game, dan gadget. Di Amerika Serikat generasi ini akan mendominasi

  • Rabu, 06/06/2018 10:01 WIB

    Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

    JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme d

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir