• Home
  • Aparatur
  • Seluruh Pemangku Kebijakan di Daerah Harus Siaga dan Waspada

Seluruh Pemangku Kebijakan di Daerah Harus Siaga dan Waspada

Oleh: Redaksi
Jumat, 18/05/2018 22:45 WIB
Dibaca: 235 kali
Foto: Humas Kemendagri

JAKARTA - Usai bertemu dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat ditanya para wartawan tentang surat edaran tentang kesiapsiagaan yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Menutut Tjahjo, surat edaran itu untuk mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di daerah sampai tingkat paling bawah, agar waspada.

Mesti ada sinergi, komunikasi dan koordinasi antar pihak. Termasuk juga dengan para tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, kata Tjahjo. Sehingga semuanya itu ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

"Kami mengingatkan di daerah bahwa membangun sinergi itu penting. Seorang camat itu bukan camat sendiri bahwa di kecamatan sendiri ada tokoh masyarakat, tokoh agama, Kapolsek yang punya kamtibmasnya, Danramil yang punya Babinsa, itu harus ada komunikasi," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (18/5).

Dan tak kalah penting, bagiamana masyarakat itu sendiri peka terhadap apa yang terjadi lingkungannya sendiri. Karena itu ia tak pernah bosan mengingatkan, sistem keamanan lingkungan dihidupkan lagi. Ini salah satu cara deteksi dini untuk mencermati setiap gelagat yang terjadi.

"Ada laporan,  ada yang bermalam 24 jam tahu kalau kita sesama warga, jangan sampai kayak kemarin di Surabaya bayangkan seorang warga yang berkomunikasi dengan sesama satu gang, satu jalan saja begitu intens eh enggak tahu dia punya pikiran (radikal). Ini kan sulit," katanya.

Intinya, kata dia, semua pihak harus waspada. Jangan saling menyalahkan. Apalagi sampai menyebut negara atau aparat keamanan kebobolan. Negara maju yang punya satuan intelijen sedemikian canggih seperti Perancis dan Inggris saja, teror meledak di negara tersebut.

"Apalagi negara kita orang mudah nginep di desa, kita kan negara yang gotong royong," ujarnya.

Para wartawan juga sempat menanyakan masalah hak asasi manusia dalam penindakan terorisme. Tjahjo dengan tegas menjawab, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM. Di Indonesia, ada Komnas HAM. Dan tidak mungkin TNI dan Kepolisian dalam melakukan penindakan mengabaikan HAM.  Sekarang harus dipahami, saat teror marak, negara tak boleh berdiam diri. Negara harus hadir menciptakan kembali rasa aman dan stabilitas.

"Enggak  mungkin TNI polisi mengambil langkah melanggar HAM ga mungkin, termasuk saya termasuk semua. Dengan situasi bom ini tolong dipercepat urusan stabilitas tadi, keamanan," katanya.

Selain itu juga kata dia, para pelaku teror sudah nyata-nyata tak mengindahkan HAM. Bahkan menjadi pelanggar HAM berat.

"Yang ngebom itu menggunakan HAM, enggak  juga. Dia main tembak, main ngebom. Kita harus cepat. Nah, kita butuh payung  hukum yang lebih tegas. Sekarang bagaimana kita mau melangkah. Sandinya ada, kodenya ada, koordinasinya juga. Tapi kan belum bisa,  ini  karena payung hukumnya," kata Tjahjo.

Kenapa sekarang Presiden membentuk satuan gabungan, ini semata agar rasa aman tercipta kembali. Kepala negara wajib melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman teror. " Tapi tetep HAM dijadikan kata kunci untuk bergerak. Sekarang contohnya udah tahu dia punya niat untuk meledakkan. Tapi sebelum meledak ditangkap," katanya.

Sumber: kemendagri.go.id

Tag:AparaturDaerah SiagaPemangku KebijakanRadikalismeTeroris
Berita Terkait
  • Minggu, 17/03/2019 23:11 WIB

    Cerita Dosen Unsyiah yang Selamat dari Penembakan Christchurch

    BANDA ACEH - Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP Unsyiah) Aceh, Dian Fajrina selamat dari tragedi penembakan di New Zealand. Hari itu, Dian bersama keluarga urung

  • Sabtu, 16/03/2019 15:29 WIB

    Masyarakat Aceh kecam penembakan muslim di Selandia Baru

    BANDA ACEH - Masyarakat Aceh yang tergabung dalam berbagai organisasi pemuda maupun mahasiswa serta relawan kemanusiaan mengecam aksi terorisme berupa penembakan terhadap komunitas Islam di Selandia B

  • Rabu, 06/03/2019 17:12 WIB

    Kemendagri: Di Era Keterbukaan, Pola Pikir Aparatur Harus Berubah

    JAKARTA - Usai Reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan negara. Semula tertutup, kini menjadi terbuka, khususnya di bidang pengelolaan informasi publik. Hal itu sebagaimana disamp

  • Kamis, 07/02/2019 16:44 WIB

    Narapidana Lapas Lhokseumawe yang Kabur, Serahkan diri di Medan

    BANDA ACEH - Narapidana kasus terorisme Irwan (41) alias Wan Aneuk Geteu, yang kabur dari Lapas Kelas II-A Lhokseumawe, Aceh, akhirnya menyerahkan diri. Napi tersebut menyerah setelah enam hari jadi b

  • Kamis, 24/01/2019 12:30 WIB

    Catat, PNS Baru Dilarang Pindah Selama 10 Tahun

    JAKARTA - Pemerintah menetapkan aturan tegas untuk pegawai negeri sipil (PNS) baru, yakni dilarang pindah tugas selama 10 tahun.Aturan ini diterapkan agar manajemen kepegawaian ke depan lebih baik. Sa

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir