• Home
  • APARATUR
  • Pimpinan Instansi Dilarang Beri Izin Cuti Tambahan untuk PNS

Pimpinan Instansi Dilarang Beri Izin Cuti Tambahan untuk PNS

Oleh: Redaksi
Rabu, 05/07/2017 13:00 WIB
Dibaca: 44 kali
Foto: ilustrasi/google.com

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mengakui bahwa usai liburan panjang Hari Raya Lebaran masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tetap mengambil cuti.

Pengambilan cuti tersebut dimaksud untuk menambah jumlah hari libur dari hari libur yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah.

Pada libur lebaran tahun ini, para PNS dipastikan mendapat liburan yang cukup lama, yakni sampai 10 hari. Selain 5 hari cuti bersama, ASN juga mendapatkan 2 hari libur nasional dan 3 hari libur Sabtu-Minggu.

Oleh karena itu, Kementerian PAN RB menerbitkan edaran agar seluruh pimpinan instansi pemerintah di Indonesia tidak memberikan izin cuti tahunan kepada PNS yang ingin menambah jatah liburnya.

"Kan sudah ada surat edaran dari Pak Menpan (Menteri PAN RB Asman Abnur) agar pimpinan instansi tidak memberikan izin cuti tahunan sekarang," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Herwan Suryatman kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Pada saat sehari sebelum Hari Raya Lebaran, Menteri PANRB Asman Abnur mengimbau seluruh ASN termasuk PNS untuk kembali kerja pada tanggal 3 Juli 2017.

Meski ada imbauan, Menurut Herman, aturan khusus yang mewajibkan PNS masuk kerja usai libur panjang lebaran tidak ada yang mengatur. Namun, dengan demikian para PNS diwajibkan masuk di hari pertama kerja usai libur panjang.

"Mungkin ada pertimbangan khusus, misalnya ada urusan keluarga yang sangat penting," tegas Herman.

Jika PNS yang tidak masuk kerja usai libur panjang lebaran, maka beragam sanksi akan dikenakan, sanksi tersebut disesuaikan oleh evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan PP Nomor 53/2010, untuk PNS yang tidak masuk sebanyak 1-5 hari terkena sanksi ringan berupa teguran lisan.

sedangkan untuk 6-10 hari berupa sanksi teguran tertulis, untuk 11-15 hari terkena sanksi pernyataan tidak puas dari pimpinan, dan yang paling berat bagi PNS yang tidak masuk sebanyak 31-46 hari atau lebih sanksinya mulai dari penurunan pangkat, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, sampai dengan pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Sumber: detik.com

T#g:CutiLibur LebaranPNS
Banner Affiliate Cloudmediabiz
Berita Terkait
  • Selasa, 11/07/2017 17:00 WIB

    Pemerintah Buka Lowongan PNS, Lulusan SMA Boleh Daftar

    JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) per hari ini. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) boleh

  • Senin, 19/06/2017 19:15 WIB

    THR PNS Sudah Cair Rp1,3 Triliun

    JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajarannya agar penyaluran gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil bisa segera dilakukan sejak awal Juli 2017. Hal ini dila

  • Minggu, 18/06/2017 09:17 WIB

    Aturan Baru: Guru PNS Wajib Bertugas 10 Tahun di Daerah Khusus

    JAKARTA - Guru yang diangkat menjadi PNS wajib bersedia teken pernyataan siap ditempatkan di daerah khusus. Ketentuan itu sesuai regulasi yang baru, PP 19/2017 tentang Guru. Dirjen Guru dan Ten

  • Kamis, 15/06/2017 14:30 WIB

    Asyik, Pemerintah Resmi Tambah Cuti Bersama Lebaran 23 Juni

    JAKARTA - Pemerintah secara resmi menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama 2017 pada 15 Juni 2017. Dikutip dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

  • Sabtu, 10/06/2017 19:05 WIB

    Beredar Jadwal Penerimaan CPNS Kemenhumham, Hoaks?

    JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan beredarnya jadwal penerimaan CPNS yang ramai di-unggah di

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir