• Home
  • APARATUR
  • Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

Ombudsman Aceh Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan

Oleh: Redaksi
Sabtu, 04/03/2017 08:28 WIB
Dibaca: 203 kali
Foto: ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus meningkatkan pelayanan publik.

"Kami meminta pemerintah daerah di Aceh untuk terus meningkatkan pelayanan publik," kata Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husen di Banda Aceh, Jumat (3/3/2017).

Menurut Taqwaddin, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dia Aceh belum memberikan pelayanan publik yang optimal. Padahal, pelayanan publik merupakan tugas utama dari pemerintah daerah untuk melayani masyarakat.

Selain itu, pelayanan publik di Aceh masih banyak yang tidak jelas. Seperti tidak jelas prosedur, tidak jelas tarif, tidak jelas waktu, dan lainnya. Padahal itu semua merupakan standar pelayanan publik.

Taqwaddin mengatakan, pelayanan publik yang optimal akan memberikan kepastian kepada masyarakat. Di samping itu, pelayanan publik optimal akan mencegah terjadinya maladministrasi dan pungutan liar.

"Memberi pelayahan publik merupakan perintah konstitusi dan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan undang-undang itu juga dengan tegas mewajibkan bahwa penyelenggara pelayanan publik memahami dan menjalankan standar pelayanan publik," kata Taqwaddin.

Taqwaddin menegaskan, pelayanan publik merupakan tanggung jawab kepala daerah. Oleh karena itu, kepala daerah yang baru terpilih pada pilkada serentak di Aceh harus mampu meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal lagi.

"Kami berharap kepala daerah yang baru terpilih pada pilkada 15 Februari silam mampu meningkatkan pelayanan publik. Terutama pelayanan publik yang sifatnya dasar seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan lainnya," kata Taqwaddin.

Sumber: Antara

T#g:Ombudsman AcehPelayanan Publik
Berita Terkait
  • Kamis, 01/12/2016 18:03 WIB

    Ombudsman Aceh: Stop Pungli di Sekolah

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan apapun di s

  • Rabu, 23/11/2016 17:46 WIB

    Banyak Laporan Pungli Dilaporkan Masyarakat ke Ombudsman Aceh

    BANDA ACEH - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin mengatakan modus pungutan liar atau pungli yang dilaporkan ke lembaga yang ia pimpin pada tahun 2016 bermacam-macam jenis. &quo

  • Sabtu, 29/10/2016 21:34 WIB

    Mensesneg Sebut Pelayanan Publik di Indonesia Mengerikan

    JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menilai pelayanan publik di Indonesia saat ini sudah masuk tahap mengerikan. Pratikno mencontohkan, saat ini banyak kepala sekolah dan p

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir