• Home
  • Aparatur
  • Kemendagri: Di Era Keterbukaan, Pola Pikir Aparatur Harus Berubah

Kemendagri: Di Era Keterbukaan, Pola Pikir Aparatur Harus Berubah

Oleh: Redaksi
Rabu, 06/03/2019 17:12 WIB
Dibaca: 168 kali
Foto: Puspen Kemendagri

JAKARTA - Usai Reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan negara. Semula tertutup, kini menjadi terbuka, khususnya di bidang pengelolaan informasi publik.

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Hotel Swiss Bell, Mangga Besar, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Bahtiar memaklumi masih banyak aparatur yang belum nyaman dengan kondisi keterbukaan dalam pengelolaan informasi seperti saat ini.

"Namun, perlahan kita harus berubah, dengan mulai responsif dalam memberikan informasi yang diminta publik. Walaupun itu tidak enak," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Bahtiar, hal pertama yang harus diubah adalah pola pikir aparatur. "Harus dipahami bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berubah, dari tertutup menjadi terbuka," ucapnya.

Lebih lanjut Bahtiar menekankan pemerintahan ini dikelola bukan hanya oleh satu pihak, namun secara bersama-sama. Di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, pers, dan LSM/NGO.

"Untuk itu, apa pun permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat/stakeholder harus kita layani," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bahtiar juga membahas soal masih ada sejumlah daerah yang masuk kategori tidak informatif.

"Kami akan terus mendorong upaya-upaya untuk kebaikan, karena saya yakin ada kaitannya daerah informatif dengan tingkat pemberantasan pungli dan korupsi," katanya.

Maka itu, Bahtiar mengajak agar seluruh pihak untuk berbenah dan berani mengakui kekurangan yang ada.

"Belajar menertawai diri sendiri untuk melangkah ke depan agar lebih baik. Karena praktik-praktik yang tidak baik akan tersingkir diseleksi oleh waktu," tuturnya.

Sumber: okezone.com

Tag:Aparaturkemendagri
Berita Terkait
  • Kamis, 24/01/2019 18:19 WIB

    Kemendagri Kaji Usulan 314 Daerah Otonomi Baru

    JAKARTA - Pemerintah pusat sampai saat ini tetap memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut.Prinsipnya, moratorium bertujuan a

  • Kamis, 24/01/2019 12:30 WIB

    Catat, PNS Baru Dilarang Pindah Selama 10 Tahun

    JAKARTA - Pemerintah menetapkan aturan tegas untuk pegawai negeri sipil (PNS) baru, yakni dilarang pindah tugas selama 10 tahun.Aturan ini diterapkan agar manajemen kepegawaian ke depan lebih baik. Sa

  • Rabu, 08/08/2018 13:47 WIB

    Sesdirjen Kemendagri Dipanggil KPK Terkait Kasus Irwandi Yusuf

    JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indra Baskoro, dipanggil penyidik KPK. Dia bakal dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap yang menje

  • Kamis, 24/05/2018 10:53 WIB

    PNS Menang Banyak, THR Tahun Ini Plus-plus

    JAKARTA - Rasa cemas para abdi negara akhirnya hilang lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri si

  • Senin, 21/05/2018 12:58 WIB

    Ini 6 Aktivitas Ujaran Kebencian yang Tak Boleh Dilakukan PNS

    JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga saat ini, telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan PNS atau biasa disebut juga ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian ya

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir