• Home
  • Aparatur
  • Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Oleh: Redaksi
Selasa, 22/05/2018 14:30 WIB
Dibaca: 147 kali
Foto: Shutterstock

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Surat edaran ini dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bisa disebut PNS, serta pembinaan profesi ASN.

Seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Selasa (22/5/2018), Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Sekretaris Kabinet, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural. para Gubernur; dan para Bupati/Wali Kota.

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial (medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI);

6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;

7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;

8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

“Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi akhir Surat Edaran tersebut.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: okezone.com

T#g:Media SosialPNSSurat Edaran
Berita Terkait
  • Kamis, 16/08/2018 16:08 WIB

    Kabar Gembira, Tahun Depan Gaji PNS Naik 5 Persen

    JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 5 persen. Hal ini terkuat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) Penyampaian Keterangan

  • Senin, 13/08/2018 19:41 WIB

    Lawan Petugas, Pembunuh PNS di Aceh Ditembak

    LHOKSEUMAWE - Pelaku pembunuh seorang PNS di Aceh Utara ditangkap petugas Polres Lhokseumawe. Pria berinisial NF (32), yang diduga sebagai pelaku, itu terpaksa ditembak di kedua kakinya karena melawan

  • Rabu, 08/08/2018 11:35 WIB

    PNS Aceh Utara Ditemukan Tewas Dibacok, Polisi Buru Pelaku

    LHOKSEUMAWE - Seorang pegawai negeri sipil (PNS) ditemukan tewas mengenaskan di Desa Meunasah Manyang, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh. Diduga dia merupakan korban pembunuhan. Korban bernama Muhammad

  • Jumat, 27/07/2018 18:19 WIB

    Honorer K2: Kami Tunggu Gebrakan Pak Jokowi Sebelum Pilpres

    JAKARTA - Seluruh honorer K2 (kategori dua) saat ini menantikan gebrakan Presiden Joko Widodo.  Mereka berpendapat, hanya Jokowi yang menjadi penentu nasib mereka menjadi CPNS atau tidak. 

  • Selasa, 24/07/2018 17:30 WIB

    Menangis tapi Tetap Yakin Honorer K2 Pasti jadi CPNS

    JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengakui banyak anggotanya yang meratapi hasil rapat kerja gabungan tujuh komisi dengan pemerintah pada Senin (23/7/2018). Namun, s

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir