• Home
  • Aparatur
  • Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Oleh: Redaksi
Selasa, 22/05/2018 14:30 WIB
Dibaca: 225 kali
Foto: Shutterstock

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Surat edaran ini dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bisa disebut PNS, serta pembinaan profesi ASN.

Seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Selasa (22/5/2018), Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Sekretaris Kabinet, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural. para Gubernur; dan para Bupati/Wali Kota.

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial (medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI);

6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;

7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;

8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

“Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi akhir Surat Edaran tersebut.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: okezone.com

Tag:Media SosialPNSSurat Edaran
Berita Terkait
  • Jumat, 07/09/2018 22:45 WIB

    Mulai 19 September, Lowongan CPNS Dibuka 15 Hari

    JAKARTA - Pemerintah menetapkan tanggal pembukaan untuk pendaftaran online calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 pada 19 September. Pendaftaran tersebut akan dibuka selama 15 hari. Menurut Deputi

  • Jumat, 07/09/2018 10:20 WIB

    Konsumsi Berita, 79 Persen Generasi Milenial Gunakan Media Sosial

    JAKARTA - Gen Z atau yang lebih dikenal dengan generasi milenial merupakan masyarakat digital. Mereka terbiasa hidup dengan internet, game, dan gadget. Di Amerika Serikat generasi ini akan mendominasi

  • Kamis, 06/09/2018 22:46 WIB

    Honorer K2 Tenaga Administrasi tak Bisa Ikut Tes CPNS 2018

    JAKARTA - Pemerintah akan merekrut CPNS 2018 sebanyak 238.015 orang di luar lulusan ikatan dinas yang mencapai 8.003 kursi. Dari jumlah itu pemerintah mengalokasikan formasi untuk honorer K2 (kateg

  • Rabu, 05/09/2018 22:30 WIB

    Rekrutmen CPNS 2018: Kabar Baik untuk Honorer K2

    JAKARTA - Honorer K2 (kategori dua) akhirnya diakomodir dalam rekrutmen CPNS 2018. Dalam PermenPAN-RB No 36 Tahun 2018 disebutkan, seleksi CPNS 2018 tidak hanya menyiapkan formasi untuk jalur umum tap

  • Rabu, 05/09/2018 21:53 WIB

    Berita Terbaru CPNS 2018: Kuota Ditetapkan 238.015 Orang

    JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan kuota CPNS 2018 sebanyak 238.015 orang. Penetapan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Ind

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir