• Home
  • Aparatur
  • Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Isi Lengkap Edaran Tata Cara PNS Gunakan Media Sosial

Oleh: Redaksi
Selasa, 22/05/2018 14:30 WIB
Dibaca: 91 kali
Foto: Shutterstock

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur pada 21 Mei 2018 telah menandatangani Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara.

Surat edaran ini dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bisa disebut PNS, serta pembinaan profesi ASN.

Seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Selasa (22/5/2018), Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung RI, Sekretaris Kabinet, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural. para Gubernur; dan para Bupati/Wali Kota.

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB menekankan bagi Para Pegawai ASN dalam penyebaran informasi melalui media sosial (medsos) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia, dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI);

6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;

7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya;

8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

“Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) agar memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” bunyi akhir Surat Edaran tersebut.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada: Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Sumber: okezone.com

T#g:Media SosialPNSSurat Edaran
Berita Terkait
  • Rabu, 06/06/2018 12:34 WIB

    Pemerintah Aceh Siap Kucurkan THR untuk PNS

    BANDA ACEH - Pemerintah Aceh telah siap mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerima pensiun, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018, bersumber d

  • Rabu, 06/06/2018 11:46 WIB

    APTISI: Kemristekdikti akan Kewalahan Awasi HP Mahasiswa

    JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menilai, langkah pemerintah melakukan pengawasan dan pendataan terhadap nomor telepon seluler dan media sosial mi

  • Rabu, 06/06/2018 10:01 WIB

    Kemristekdikti akan Awasi Nomor HP dan Akun Medsos Mahasiswa

    JAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, akan melakukan monitoring kepada para dosen dan mahasiswa menyusul maraknya temuan radikalisme d

  • Minggu, 03/06/2018 12:37 WIB

    Kabar Gembira, Rekrutmen CPNS 2018 Kembali Dibuka Juli

    JAKARTA - Kabar gembira bagi Anda para pencari kerja. Pada bulan Juli tahun 2018 pemerintah melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bakal menggelar rekrutmen untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

  • Kamis, 31/05/2018 19:17 WIB

    Kuota 100 Ribu Guru Honorer untuk PNS dan P3K

    JAKARTA - Usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengangkat 100 ribu guru honorer bakal dikabulkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir