• Home
  • APARATUR
  • Gubernur: Mutasi Pejabat Bukan Untuk Kepentingan Pribadi

Gubernur: Mutasi Pejabat Bukan Untuk Kepentingan Pribadi

Oleh: Redaksi
Senin, 13/03/2017 09:13 WIB
Dibaca: 119 kali
Foto: Ilustrasi/google.com

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menegaskan pergantian pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Aceh bukan untuk kepentingan pribadi dirinya, tetapi untuk kepentingan daerah secara keseluruhan.

"Tidak ada kepentingan pribadi saya mengganti pejabat eselon dua, kecuali untuk memacu pembangunan Aceh," tegas Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Minggu (12/3/2017).

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengganti 33 pejabat eselon dua di antara kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Pergantian tersebut tiga bulan menjelang berakhirnya masa jabatan Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Padahal, saat Aceh dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo sebulan lalu, para pejabat eselon dua tersebut juga telah dilantik di jabatannya masing-masing. Sebagian di antara mereka diganti oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Menurut Zaini Abdullah, perombakan kembali "kabinet" yang dilantik Plt Gubernur Aceh sebelumnya hanya untuk meluruskan aturan perundang-undangan.

"Perombakan jabatan pejabat eselon dua berdasarkan penilaian kinerja serta disiplin dan loyalitas. Bagi mereka yang tidak mampu, ya tentu diganti. Jabatan ini bukan milik pribadi, tetapi amanah," tutur Zaini Abdullah.

Menurut Gubernur, dirinya melakukan pergantian pejabat eselon dua untuk memacu kinerja SKPA, sehingga program-program kerja yang telah direncanakan berjalan dengan baik.

"Tidak ada kepentingan apapun dalam pergantian pejabat eselon dua ini, kecuali untuk memacu pembangunan di Provinsi Aceh. Apalagi masa jabatan saya sebagai Gubernur Aceh tinggal beberapa bulan lagi," ungkap Zaini Abdullah.

Terkait tudingan pergantian pejabat eselon dua melanggar peraturan perundang-undangan, Gubernur menegaskan, perombakan kabinet di Pemerintah Aceh itu mengacu Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau dikenal dengan UUPA.

Pada Pasal 119 Ayat (1) UUPA ditegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon dua pada Pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

"Jadi, ini yang harus diluruskan bahwa Aceh memiliki undang-undang khusus. Dan saya siap mempertanggungjawabkannya bila ada yang menyatakan pergantian pejabat eselon dua melanggar undang-undang," tegas Zaini Abdullah.

Senada juga diungkapkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh Edrian. Ia menegaskan pergantian pejabat eselon dua yang dilakukan Gubernur Aceh mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 2006.

"Yang menjadi persoalan Plt Gubernur Aceh sebelumnya tidak berkoordinasi dengan Gubernur Aceh yang saat itu cuti kampanye. Dan setelah cuti kampanye, Gubernur menggunakan kewenangannya seperti yang diatur UU Nomor 11 Tahun 2006," kata Edrian.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat eselon dua oleh Plt Gubernur Aceh dilakukan akibat perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemerintah Aceh yang diatur berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

"Tapi, yang harus diketahui Aceh merupakan daerah khusus. Kekhususan tersebut diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain Aceh, kekhususan juga dimiliki Jakarta, Yogyakarta, dan Papua," papar Edrian

Seperti Provinsi Yogyakarta, undang-undang khusus daerah itu mengatur bahwa raja dan patihnya merupakan gubernur atau kepala daerah. Artinya, di Yogyakarta tidak ada pemilihan gubernur.

"Jadi, Gubernur Aceh menggunakan kewenangannya berdasarkan undang-undang khusus tersebut terkait pergantian pejabat eselon dua. Bagi ada pihak yang merasa keberatan, bisa menggugat ke pengadilan tata usaha negara," kata Edrian. 

Sumber: Antara

T#g:Gubernur AcehMutasi PejabatZaini Abdullah
Banner Affiliate Cloudmediabiz
Berita Terkait
  • Kamis, 22/06/2017 19:14 WIB

    Irwandi Yusuf Temui Wiranto, Laporkan Kondisi Politik

    JAKARTA - Gubernur terpilih Aceh Irwandi Yusuf mengunjungi kantor Kemenko Polhukam. Dia menemui Menko Polhukam Wiranto untuk melaporkan kondisi politik Aceh pascapilkada serentak. "Ya, say

  • Sabtu, 05/11/2016 11:47 WIB

    Plt Gubenur Aceh: Sinergitas Ulama-Umara Kunci Sukses

    BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo menyatakan sinergisitas ulama dan umara merupakan kunci sukses program pembangunan di provinsi ujung paling Barat Indonesia itu. "

  • Jumat, 28/10/2016 20:30 WIB

    Sehari Menjabat, Plt Gubernur Aceh Ancam Pecat PNS terlibat dalam Pilkada

    BANDA ACEH - Plt. Gubernur Aceh Soedarmo mengintruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di bawah  jajaran Pemerintah Aceh untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada Pilkada Serentak

  • Kamis, 27/10/2016 22:15 WIB

    Plt Gubernur Aceh Konsentrasi ke Pengamanan Pilkada

    JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Sudarmo mengatakan, usai dilantik hari ini, konsentrasinya langsung tercurah pada pengamanan pilkada. Hal ini mengingat bahwa Aceh merupakan daera

  • Kamis, 27/10/2016 16:36 WIB

    Sah! Plt Gubernur Aceh, Gorontalo dan Bangka Belitung Resmi Dilantik

    JAKARTA - Setelah melantik Plt Gubernur Jakarta dan Banten pada Rabu (26/10) kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) untuk Gubernur Aceh, Gorontalo dan

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir