• Home
  • Aparatur
  • Gaji PPPK Harus Ditanggung Pemda, Honorer K2 Pesimistis

Gaji PPPK Harus Ditanggung Pemda, Honorer K2 Pesimistis

Oleh: Redaksi
Senin, 21/01/2019 13:52 WIB
Dibaca: 87 kali
Foto: Ilustrasi/google.com

JAKARTA - Ketentuan penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K1 (kategori satu) dan K2 (kategori dua) yang diserahkan ke daerah, menimbulkan rasa pesimistis. Banyak honorer K2 yang merasa tidak akan diangkat karena melihat kemampuan fiskal daerah berbeda-beda.

“Saya rasa banyak daerah yang tidak mau bila anggaran PPPK ditanggung pemda. Karena banyak dari daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen. Pasti banyak yang keberatan," ungkap Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Senin (21/1/2019).

Dari pengamatan Titi, hanya daerah tertentu saja yang bersedia menanggung anggaran PPPK dari honorer K1/K2. Selebihnya akan menunggu turunnya regulasi dari Menteri Keuangan.

“Setahu kami anggaran PPPK masuk APBN, kenapa sekarang dialihkan ke daerah. Apakah ini hanya khusus untuk K1/K2 saja," ujarnya.

Walaupun belum mendapatkan laporan dari honorer K2 di daerah-daerah, tapi Titi sudah memprediksikan rekrutmen PPPK tahap pertama akan terkendala di daerah. Logikanya, untuk menaikkan kesejahteraan honorer K2 yang tidak seberapa saja banyak daerah yang tidak bisa. Lantaran tidak punya anggaran lebih.

"Ya kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Kok seperti lari-lari mengejar-ngejar yang tidak bisa diwajibkan untuk bisa. Nanti malah akan gagal lagi seperti CPNS 2018 yang dipaksakan dengan tata aturan walaupun nabrak-nabrak tetatp dilakukan," bebernya.

"Saya yakin pemda tidak akan setuju. Apalagi daerah yang PAD (pendapatan asli daerah) kecil. Mau ambil dana siluman dari mana bayar gaji PPPK," tandasnya.

Daripada memaksakan diri, Titi mendorong pemerintah untuk merivisi UU Aparatur Sipil negara (ASN). Bila UU ASN hasil revisi ditetapkan, masalah selesai. 

Dihubungi terpisah Koordinator Wilayah FHK2I Maluku Utara Said Amir mengatakan, pemda tidak akan setuju bila dibebankan ke daerah. Baginya, kebijakan PPPK yang dibuat pemerintah ini abal-abal dan tidak berkeadilan.

Sumber: jpnn.com

Tag:gaji pppkHonorer
Berita Terkait
  • Senin, 18/02/2019 20:31 WIB

    Honorer K2 yang Belum Daftar PPPK Bisa Ikut Tahap Dua

    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyatakan, pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu sudah ditutup. Namun

  • Sabtu, 02/02/2019 17:28 WIB

    Alhamdulillah, Guru Honorer Usia 35 Tahun Bisa Ikut Tes CPNS

    JAKARTA - Guru honorer usia 35 tahun ke atas bisa mengikuti tes CPNS, setelah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan sebagian gugatan guru honorer terhadap PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun

  • Sabtu, 02/02/2019 09:44 WIB

    Honorer K2 Butuh PP Khusus agar Jadi PNS, Bukan PPPK

    JAKARTA - Terobosan pemerintah yang menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang menjadi payung hukum pengangkatan P3K dipandang bukan me

  • Rabu, 23/01/2019 20:44 WIB

    Mendikbud Usul ke Sri Mulyani Gaji Guru Honorer Setara UMR

    JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan, agar gaji guru honorer bisa setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di masing-masing daerah. Hal tersebut disam

  • Rabu, 23/01/2019 12:30 WIB

    Catat, Rekrutmen PPPK Dilakukan Dalam Tiga Tahap

    JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin punya alasan kuat sampai memutuskan mengangkat honorer K2 (kategori dua) menjadi PPPK (pegawai pemerintah

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 wartaaceh.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir