<p style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold;">BANDA ACEH</span> – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyarankan Pemerintah Aceh untuk menyediakan tempat pemeriksaan COVID-19 portable di wilayah perbatasan Aceh, dalam upaya memperketat mobilitas orang yang masuk ke Tanah Rencong.</p><p style="text-align: justify; ">Ketua Komisi V DPRA Rizal Falevi Kirani, Sabtu (20/6/2020) mengatakan pengetatan pengawasan di wilayah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara itu mengingat kasus COVID-19 di Aceh terus bertambah dalam sepekan ini.</p><p style="text-align: justify; ">"Saya fikir di perbatasan tetap harus memberlakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh WHO, misalnya ada tempat tes COVID-19 langsung disana, apakah itu swab portable atau apapun namanya," katanya, di Banda Aceh.</p><p style="text-align: justify; ">Menurut Falevi, Pemerintah Aceh seharusnya harus memikirkan sampai ke tahap tersebut, apabila pemerintah tidak ingin menutup totol wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara.</p><p style="text-align: justify; ">"Karena skala seperti itu dari pertama kita sampaikan bagaimana mekanismenya. Jangan seperti kemarin itu ada isu bahwa kasih uang Rp30 ribu lewat (perbatasan), ini kan sangat membahayakan," ujarnya.</p><p style="text-align: justify; ">Falevi berharap pemerintah untuk bergerak cepat dalam melakukan upaya antisipasi penyebaran virus corona di Tanah Rencong, mengingat grafik penambahan kasus terus meningkat. </p><p style="text-align: justify; ">Hingga kini, Aceh telah mencatat 39 kasus positif COVID-19 dengan rincian 20 orang telah sembuh, dua orang meninggal dunia, dan 17 orang masih dalam penanganan petugas medis di seluruh rumah sakit rujukan. </p><p style="text-align: justify; ">"Kita berharap bahwa petugas yang ada di perbatasan itu betul-betul menjaga, untuk menyelamatkan nyawa rakyat Aceh," kata Falevi, berharap.</p>
