<p style="text-align: justify; "><span style="font-weight: bold;">BIREUEN </span>- Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Bireuen meminta pemerintah (eksekutif) setempat, segera melanjutkan pembangunan gedung DPRK dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di kabupaten setempat yang sudah lama terbengkalai.
</p><p style="text-align: justify; ">Penegasan itu dikatakan Ketua Sementara DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, SSos saat meninjau ke dua lokasi bangunan tersebut, Selasa (10/9/2019).
</p><p style="text-align: justify; ">Dalam kunjungan itu turut didampingi anggota dewan lainnya serta sejumlah Kepala Bagian Sekretariat DPRK, disamping Sekretaris Dinas PUPR Bireuen, Husnul Abdul Wahab, SP juga sejumlah pejabat terkait lainnya.
</p><p style="text-align: justify; ">Belakangan gedung DPRK Bireuen di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Cot Gapu dan gedung Dinas PUPR dikawasan Gampong Bireuen Meunasah Capa, Kota Juang, Bireuen sudah lama tidak dilanjutkan pembangunannya.
</p><p style="text-align: justify; ">“Kedepan kedua bangunan itu harus dilanjutkan. Gedung Dewan sendiri sudah lama terbengkalai dan dikhawatirkan bisa rusak, apalagi itu ikon daerah,” kata Rusyidi.
</p><p style="text-align: justify; ">Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Bireuen Husnul Abdul Wahab SP mengaku, pihaknya akan mengusulkan kepada Tim TAPD agar dianggarkan dana lanjutan terkait pembangunan kedua gedung tersebut.
</p><p style="text-align: justify; ">Untuk mewujudkan hal ini, lanjutnya, minimal Rp 15 miliar pertahun dianggarkan secara bertahap. Sedangkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung dewan ini membutuhkan anggaran Rp 100 miliar lebih secara menyeluruh.
</p><p style="text-align: justify; ">“Tapi kalau Gedung PUPR sendiri membutuhkan dana sekitar sekitar Rp 13 miliar, dan ini akan dianggarkan pada tahun 2020 depan,” tandas Husnul.</p>
